Akbar Tandjung Soroti Surat Aspirasi Setya Novanto ke KPK

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung menyoroti sikap Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang meminta pemeriksaannya ditunda melalui surat aspirasi yang diteruskan DPR ke KPK. Sebagai Ketua DPR, menurut Akbar, Novanto harus menghindari persepsi negatif masyarakat saat bertindak.

"Tidak bisa dipisahkan dengan Ketua DPR. Sebaiknya tentu hal-hal yang bisa langkah-langkah di situ yang konflik kepentingan itu dihindari. Publik semakin kritis, pada hari ini sudah mampu menempatkan itu murni atau interest di dalamnya. Ini sangat sulit dipisahkan," kata Akbar di gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Menurut Akbar, Novanto sebaiknya taat proses hukum. Langkah Novanto, apalagi dalam status tersangka, menurut Akbar, harus dipikirkan matang-matang.

"Saya menyarankan percaya ke proses hukum. Jangan ada kesan kita ingin melakukan langkah-langkah konflik kepentingan. Kalau dalam proses hukum dimungkinkan praperadilan, ya silakan. Saya sudah sampaikan ke Novanto, silakan praperadilan," ucap Akbar.

Akbar menyebut langkah praperadilan lebih baik ketimbang Novanto menyurati KPK. Dia memberi contoh Jenderal Budi Gunawan saat mengajukan praperadilan. Soal dimenangkan atau tidak, Akbar meminta Novanto menghormati ketentuan yang berlaku.

"Ada beberapa preseden praperadilan, Budi Gunawan, Hadi Purnomo. Boleh dikatakan itu lolos dan diterima gugatannya itu," sebut Akbar.

"Tapi ada juga yang diterima, dan KPK juga mengambil langkah-langkah baru, sprindik baru, seperti yang dialami Wali Kota Makassar. Semuanya kita serahkanlah," tutur Akbar. (gbr/)