Sepanjang 2017, Anggota Dewan di 3 Daerah Ini Diciduk KPK

Jakarta - Anggota Dewan lagi-lagi menjadi sasaran operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Sepanjang 2017 atau setidaknya hingga September ini, sudah ada 3 wilayah yang anggota DPRD-nya ditangkap KPK.

Di antaranya OTT terhadap Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Moch Basuki dan anggotanya, Ka'bil Mubarok, pada Selasa (6/6). Ada barang bukti berupa uang Rp 150 juta yang disebut berasal dari Kepala Dinas Pertanian, yang diduga diberikan untuk menghindari pengawasan dan pemantauan DPRD Jatim tentang penggunaan anggaran 2017.

Baca juga: Suap Setoran Triwulan yang Diungkap KPK Bentuk Politik Balas Jasa

Pada Jumat (16/6), KPK kembali melakukan OTT terhadap anggota Dewan. Kali ini sasarannya Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo beserta Wakil Ketua Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Mereka diduga menerima suap pengalihan anggaran Dinas PUPR Mojokerto. Sementara itu, Kadis PUPR ditetapkan sebagai tersangka pemberi.

Dari OTT tersebut, diamankan uang Rp 470 juta, yang Rp 300 jutanya merupakan bagian dari Rp 500 juta nominal komitmen untuk pengalihan anggaran di Dinas PUPR. Sebelumnya ada Rp 150 juta yang dibayarkan pada 10 Juni 2017. Sedangkan sisa duit Rp 170 juta diduga sebagai setoran triwulan.

Kini KPK terbang ke Pulau Kalimantan untuk melakukan OTT. Sasarannya Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali. Direktur Utama (Dirut) PDAM Bandarmasih, Muslih, juga turut ditangkap KPK. Kini mereka segera diterbangkan ke Jakarta.

Sebelumnya, pada Rabu (13/9), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sempat menyinggung rendahnya kepercayaan publik kepada partai politik (parpol), DPR, dan DPRD. Basaria menyebut itu bukan pendapatnya, melainkan hasil dari survei.

Baca juga: 2 OTT Setoran Triwulan di Jatim, KPK Peringatkan Daerah Lain

"Berbagai kasus korupsi politik mendapatkan atensi besar dan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat, itu yang saya katakan. Ini salah satu penyebabnya kenapa masyarakat kurang percaya kepada partai politik," kata Basaria.

Basaria menyebut hal itu didasari survei. Dia menyebut, selain kepada parpol, rendahnya kepercayaan publik ditujukan kepada DPR dan DPRD.

"Bukan kata saya, ini adalah hasil survei Indikator Politik Indonesia 2016, kemudian DPR dan DPRD berada dalam 3 besar lembaga yang dipersepsikan korup," ucap Basaria. (dhn/fdn)