.webp)
Usulan Indonesia untuk resolusi keamanan dalam pertemuan komite eksekutif tersebut mulanya akan dihapus oleh Presiden AIPA Pantaleon D Alvarez. Sekjen AIPA pun sepaham.
"Dalam semangat solidaritas dan kekeluargaan kita tidak bisa membahas masalah tersebut," ucap Sekjen AIPA Isra Sunthornvut di Hotel Shangri-La Makati, Manila, Filipina, Jumat (15/9/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Foto: Forum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-38. (Nur Indah-detikcom) |
Namun, perwakilan delegasi Indonesia, Wakil Ketua DPR Fadli Zon keberatan. "Kami mengusulkan karena rakyat Indonesia melihat ini sebagai konflik agama. Kami juga berpikir pengaruh masalah ini terhadap negara-negara di sekitarnya (Myanmar), termasuk Indonesia. Jadi kami mengusulkan untuk melihatnya melalui aspek pendekatan kemanusiaan," ujar Fadli Zon.
Delegasi Myanmar menjawab krisis Rohingya tidak merefleksikan kondisi keamanan Myanmar secara keseluruhan. Menjadikan Myanmar sebagai pusat isu tidak akan menyelesaikan konflik di Negara Tanah Emas ini.
"Pembahasan ini akan menjadi preseden buruk bagi negara-negara di ASEAN. Saya garis bawahi, bahwa kita harus menghargai untuk tidak terlibat dalam masing-masing masalah internal negara. Kami memohon agar agenda tersebut diturunkan dari AIPA," balas delegasi Myanmar dalam kesempatan sama.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf kemudian meminta pendapat ke sepuluh negara ASEAN. Sebab menurutnya, keputusan Pimpinan AIPA belum merepresentasikan putusan seluruh negara ASEAN.
Delegasi Brunei Darussalam mengusulkan adanya reses bagi Indonesia dan Myanmar. Mereka disarankan membicarakan hal ini bersama pimpinan AIPA. Setali tiga uang, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia menyepakati usulan tersebut.
Delegasi Malaysia mengatakan krisis yang terjadi di Rakhine tidak hanya masalah Myanmar. "Kami tidak tahu urusan dalam negeri Myanmar. Krisis di Myanmar bukan hanya masalah di Myanmar, tapi juga di Asia. Tetapi saya setuju agar Myanmar dan Indonesia duduk bersama untuk menyelesaikannya," kata Delegasi Malaysia.
Sementara itu Singapura dan Laos setuju dengan pimpinan AIPA untuk mengesampingkannya. Sedangkan Thailand mengusulkan masalah ini dibicarakan dalam isu kemanusiaan secara spesifik, mengeluarkannya dari isu politik seperti yang diusulkan Indonesia.
Presiden AIPA kemudian sepakat agar Indonesia dan Myanmar melakukan reses selama 15 menit. Mediasi juga difasilitasi oleh pimpinan AIPA sendiri.
(nif/idh)
