KPK: Kami Tak Ingin Seluruh Bupati 'Pindah Kantor' ke Sini

Jakarta - Seorang kepala daerah kembali menjadi sasaran operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Namun KPK berharap tak ada lagi kepala daerah yang bermain rasuah sehingga ditangkap KPK.

"Harapan terakhir, tidak menginginkan seluruh bupati nanti pindah ke kantor Kuningan," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2017).

Basaria menyebut apa yang dilakukan KPK bertujuan agar daerah bisa terhindar dari korupsi. Namun ternyata masih ada kepala daerah yang 'main mata' untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

"Kita sudah buat aplikasi based-practice diambil dari Bandung, Bogor, Surabaya. Aplikasi ini sudah terpakai bagus bisa dikontrol kepala unit di sana, bisa dikontrol masyarakat. Ini dilatih dikasih KPK kepada bupati dan wali kota," ujar Basaria.

"Supaya bisa terapkan lebih baik, ada 7 orang kepala daerah nanti ditunjuk ahli IT nanti diterapkan di masing daerah. Ada aplikasi tidak terjadi, secanggih apa pun aplikasi diberikan tetap dikendalikan manusia," sambungnya.

Kepala daerah terakhir yang baru saja ditetapkan KPK sebagai tersangka adalah Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain. Dia diduga menerima fee dari banyak pihak berkaitan dengan proyek pengerjaan infrastruktur di wilayahnya.

KPK menyita uang Rp 396 juta yang merupakan bagian dari commitment fee sebesar Rp 4,4 miliar. Total ada 5 tersangka yang ditetapkan. (dhn/fdn)