BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Turun

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2016 mengalami penurunan dibanding pada 2015. IDI di Indonesia masih dalam kategori sedang.

"Indeks Demokrasi Indonesia 2016 sebesar 70,09, masih dalam kategori sedang. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun 2015," ujar Suhariyanto di kantornya, Jalan Dr Sutomo, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

IDI tahun 2016 mencapai 70,09 dalam skala indeks 0-100. Angka ini turun dibanding IDI pada 2015, yang mencapai 72,82.

Penurunan IDI pada 2016 dipengaruhi 3 aspek demokrasi. Pertama, kebebasan sipil yang turun 3,85 poin dari 80,30 menjadi 76,45. Kedua, hak-hak politik yang turun 0,52 poin, dari 70,63 menjadi 70,11. Ketiga, lembaga-lembaga demokrasi yang turun 4,82 poin, dari 66,87 menjadi 62,05.

Suhariyanto mengatakan aspek kebebasan sipil menurun akibat meningkatnya hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat serta menurunnya kebebasan dari diskriminasi. Untuk aspek hal-hal politik karena berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang menggambarkan kurangnya kepedulian masyarakat mengoreksi kinerja pemerintah.

Sedangkan turunnya aspek lembaga demokrasi disebabkan turunnya kinerja dan peran partai politik serta peran birokrasi pemerintah daerah.

Peneliti LIPI Bidang Otonomi Daerah, Syarif Hidayat, mengatakan penurunan aspek demokrasi terjadi karena adanya dinamika politik. Dinamika politik di DKI dan pilkada serentak di daerah juga akan mempengaruhi penurunan angka IDI dalam aspek kebebasan sipil.

"Kita mencoba mengaitkannya pada dinamika politik yang terjadi, paling diduga punya kaitan, ini terkait dinamika politik di DKI. Antara lain pelaksanaan Pilkada DKI, tapi berbagai kejadian di pilkada dalam bentuk hambatan berkumpul, menyatakan pendapat, dia ditangkap, di aspek kebebasan sipil dan berserikat, ini penjelasan empiris," ujar Syarif.

"Dan juga di daerah lain adanya pilkada serentak nanti kalau dilihat imbas ini implikasi terhadap penurunan di baik variabel dan indikatornya," sambungnya.

Selain itu, untuk data perkembangan IDI berdasarkan Aspek dan Provinsi, DKI Jakarta mengalami penurunan. Pada 2015, DKI menempati posisi pertama dari 34 provinsi, tapi saat ini berada di posisi ke-22 dengan selisih 14,47 poin dari 85,32 menjadi 70,85.

Metodologi penghitungan IDI ini menggunakan 4 sumber data, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (perda, pergub, dan lain-lain), focus group discussion, dan wawancara mendalam. Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Indikator IDI sebanyak 28 poin. (idh/idh)