Ratusan Orang di Palembang Protes Pengukuran Tanah oleh BPN

Palembang - Sekitar ratusan warga di Palembang menolak pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Rupanya tanah itu terkait sengketa yang sudah diputus pengadilan.

Warga memboikot akses masuk di dua kelurahan di Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Dari pantauan detikcom, Kamis (14/9/2017) sejak pukul 10.00 WIB massa berkumpul di Jalan Sakti Wiratama untuk menolak pengukuran lahan dan bangunan seluas 405 hektare yang gugatannya dimenangkan oleh salah seorang pengusaha terkenal di kota Palembang H Halim.

Menurut Erwin Madjit salah seorang perwakilan mengatakan, pihak pemerintah baik provinsi maupun kota sampai saat ini disebut tidak mau menemui warga untuk bernegosiasi bahkan selalu menghindar. Bahkan, masyarakat di dua Kelurahan Srimulya dan Suka Mulya mengaku telah memiliki lahan sejak puluhan tahun lalu dan rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai kewajiban warga negara.

"Dari Ombusdman sudah mendapat tembusan dari pusat mengenai perkara dan hukum BPN yang menginstruksikan agar ditindaklanjuti sisi yuridis, administrasi, dan fisiknya, tapi hingga sekarang pihak pemerintah selalu bungkam. Selain itu, 5.000 kepala keluarga yang tinggal di dua kelurahan juga rutin membayar pajak PBB," ujarnya saat menggelar orasi.

Warga menunjukan bukti kepemilikan tanah (Raja Adil Siregar/detikcom)

Tidak hanya itu, masyarakat juga mengklaim tanah milik mereka sudah dibeli secara resmi dan bukan milik pengusaha H Halim, meskipun pengadilan sudah memenangkan H Halim. Ratusan personel kepolisian gabungan dari Polresta Palembang dan Polda Sumsel turut mengawal jalannya unjuk rasa dan terus melakukan negosiasi.

"Tidak ada itu tanah H Halim di sini, kami masyarakat menolak kepolisian dan BPN untuk mengukur titik koordinat hari ini di wilayah kami. Kami siap mati untuk memperjuangkan hak kami," sambungnya.

Persoalan tanah yang terjadi sejak tahun 2013 lalu memang menjadi perhatian masyarakat di dua kelurahan ini, mengingat ada sekitar 405 hektare lahan yang diklaim milik H Halim. Bahkan lahan tersebut telah diduduki masyarakat sebanyak 5.000 kepala keluarga yang ada di dua kelurahan.

Unjuk rasa sempat memanas saat kepolisian mencoba masuk untuk mengawal BPN Kota Palembang guna melakukan pengukuran titik koordinat lahan. Sampai saat ini, Kapolresta Palembang Kombes Pol Wahyu Bintono dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol Prasetijo Utomo masih terus melakukan negosiasi dengan masyarakat. (fay/imk)