Soal Surat ke KPK, MKD DPR: Harusnya Novanto Tak Gunakan Institusi

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengkaji surat permintaan penundaan pemeriksaan dari Ketua DPR Setya Novanto ke KPK. Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding mengatakan, jika surat yang diteken Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu mengatasnamakan DPR, ada potensi penyalahgunaan kewenangan.

Suding menjelaskan surat yang dikirim atas nama DPR seharusnya melewati keputusan dalam sidang paripurna atau rapat Badan Musyawarah (Bamus). Hal ini dilakukan agar semua anggota tahu dan tak dikeluarkan secara sepihak.

Baca juga: MKD Minta Pelapor Fadli Zon Lengkapi Berkas soal Surat DPR ke KPK

"Kalau memang itu (surat Novanto atas nama DPR) ada potensi menyalahgunakan kewenangan yang diberikan sebagai pimpinan DPR," jelas Sudding di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Politikus Partai Hanura ini mengatakan, jika surat tersebut bersifat pribadi, seharusnya atas nama Setya Novanto langsung. Pimpinan DPR hanya bisa mengirimkan surat pengantar saja, itu pun kalau ada aspirasi dari anggota Dewan.

Baca juga: Soal Surat ke KPK, Fahri: Semua Orang Bisa Ajukan Aspirasi ke DPR

"Ya kalau merupakan aspirasi seharusnya secara pribadi Pak Novanto. Bukan menggunakan institusi Dewan, apalagi ditandatangani oleh pimpinan DPR. Paling tidak hanya berupa pengantar saja," terang Sudding.

"Kalau ada aspirasi dari anggota Dewan lewat DPR lalu ditindaklanjuti oleh DPR, itu hanya berupa pengantar saja. Tentang adanya aspirasi dari dewan ke lembaga lain," sambungnya.

Baca juga: Penjelasan Lengkap Fadli Zon soal Surat Aspirasi Novanto ke KPK

DPR mengirimkan surat ke KPK berisi permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Surat yang dikirimkan Kesetjenan DPR itu disebut inisiatif Novanto.

Dalam surat yang diserahkan Setjen DPR ke KPK itu, Selasa (12/9), disebutkan pimpinan DPR meminta agar pemeriksaan Novanto ditunda hingga praperadilan yang diajukan diputus hakim.

Baca juga: Surat DPR soal Novanto, NasDem: Keputusan Harusnya Lewat Bamus

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut surat ke KPK yang berisi permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto bukan aspirasi DPR. Surat itu diteruskan atas permintaan Novanto. (lkw/jbr)