DetikNews
Kamis 14 September 2017, 00:13 WIB

Bela Jaksa Agung, NasDem: Dia Tak Ingin Lemahkan KPK

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Bela Jaksa Agung, NasDem: Dia Tak Ingin Lemahkan KPK Jaksa Agung M Prasetyo (Lamhot Aritonang/detikcom)
FOKUS BERITA: DPR vs KPK DPR vs KPK
Jakarta - NasDem memberi tanggapan soal pernyataan Jaksa Agung M Prasetyo yang menyinggung fungsi penuntutan pada KPK. Menurut NasDem, pernyataan Prasetyo tidak berarti berniat melemahkan KPK.

"Apa yang disampaikan Jaksa Agung itu norma-norma hukum negara. Itu yang disampaikan Jaksa Agung. Penuntut umum tinggi negara siapa? Kejagung, kan. Salah apa pernyataan Jaksa Agung?" kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Johnny menyebut pernyataan Prasetyo tidak bertentangan dengan ucapan Presiden Joko Widodo yang ingin memperkuat KPK. Jaksa Agung, kata Johnny, hanya menyampaikan aturan dan fungsi penuntutan yang memang ada di Kejaksaan Agung.

"Presiden ingin memperkuat, NasDem mendukung pernyataan Presiden. Jaksa Agung lihat ini duduknya, kami juga melihat kewenangan UU. Jaksa Agung perlu menyampaikan ke publik, 'Hei, ini kami penuntut umum negara yang paling tinggi di negara ini. Jangan juga melangkahi UU'," sebut Johnny.

Johnny meminta semua pihak tidak memandang negatif lembaga yang memberi masukan dan kritik kepada KPK. Pernyataan Prasetyo, menurut Johnny, juga untuk perbaikan KPK ke depan.

"Dia kan lembaga penuntut hukum tertinggi. Ya, harus melihat semuanya sudah betul atau belum. Kalau belum, dilengkapi supaya betul," tutur Johnny.

Menurut Johnny, KPK perlu perbaikan sumber daya manusia, prosedur kerja, hingga tata kelola kelembagaan. KPK juga harus mau jika diberi masukan atau kritik.

Selain itu, Johnny heran mengapa masyarakat selalu memandang negatif partai-partai politik di Indonesia, apalagi ketika menyinggung soal KPK. Menurutnya, tak semua penjahat yang ditangkap KPK merupakan politikus.

"KPK punya kewenangan yang sangat absolut. Dalam arti apa, setiap pendapat masyarakat yang sedikit menyinggung terkait tata kelola dianggap melemahkan, apalagi parpol yang omong," keluh Johnny.

"Yang ditangkap KPK apa semuanya politikus? Banyak juga birokrat yang ditangkap, sektor non-government, pengusaha-pengusaha. Kita bicara memberantas korupsi bukan hanya di Senayan ini, memberantas korupsi di RI, kan," tegas dia.

Johnny mengatakan proses checks and balances di KPK tetap diperlukan. Namun upaya pemberantasan korupsi tak boleh dihambat.

Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi III DPR, Prasetyo mengatakan Kejagung memiliki keterbatasan terkait fungsi penuntutan kasus korupsi. Ia membandingkan kewenangan tersebut di negara lain, seperti Singapura dan Malaysia, yang lebih efektif dan efisien.

"Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi. Tapi di dalam UU KPK, kewenangan tersebut tidak sepenuhnya berlaku. Di Singapura dan Malaysia, tidak bersaing dan tidak saling menjatuhkan," kata Prasetyo di gedung DPR.
(gbr/fdn)
FOKUS BERITA: DPR vs KPK DPR vs KPK
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed