Rabu 13 September 2017, 19:31 WIB
Dinkes DKI: Sanksi ke RS Mitra Bisa Berubah Usai Audit Medis
RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta (Samsdhuha Wildansyah/detikcom)
FOKUS BERITA:
Kisah Pilu Bayi Debora
Kisah Pilu Bayi Debora
Jakarta - Pemprov DKI masih menyelidiki dugaan penyimpangan di RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut sanksi bagi RS bisa berubah setelah dilakukan audit medis.
"Sanksi (tertulis) itu kan jatuh sebagai sanksi. Tetapi bisa berubah apabila audit medisnya berbeda (ditemukan)," kata Kepala Dinkes DKI Koesmedi Priharto di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).
Koesmedi mengatakan pihaknya menemukan pelanggaran administrasi pada RS tersebut. Dinkes masih akan membentuk tim untuk mencari fakta-fakta baru melalui audit medis.
"Kita cari timnya dulu, ya. Siapa yang mau mengaudit, nanti dari situ kan dilihat dulu datanya sudah lengkap semua atau belum. Kalau data sudah lengkap semua ya, diperlukan data apa lagi, kita minta ke rumah sakit lagi," terangnya.
Koesmedi mengaku sudah meneken perjanjian dengan RS Mitra Keluarga. Kepada Dinkes, RS Mitra Keluarga berjanji bersedia dicabut izinnya bila melakukan pelanggaran kembali.
"Kita sudah bikin perjanjian dengan RS bahwa dia akan jalankan kegawatdaruratan. Yang kedua, tidak akan tarik uang muka. Kemudian, kalau sampai terjadi kasus sama di tempat dia lagi, dia bersetuju untuk izinnya dicabut," paparnya.
Sebelumnya, Menkes Nila Moeloek menugasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi administratif kepada RS Mitra Keluarga Kalideres yang menangani bayi Debora.
"Dinkes Provinsi DKI harus memberikan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan berupa teguran tertulis," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes drg Oscar Primadi, MPH.
Oscar mengatakan penindakan tidak hanya berhenti pada teguran tertulis. "Kementerian Kesehatan tidak lepas tangan, ada undang-undang yang memayunginya," tambahnya.
Dinkes Provinsi DKI Jakarta juga disarankan segera melakukan audit medis untuk RS Mitra Keluarga yang dilakukan oleh tim profesi.
"Sanksi-sanksi lain diberikan setelah audit medis," jelas Oscar.
(fdu/fdn)
"Sanksi (tertulis) itu kan jatuh sebagai sanksi. Tetapi bisa berubah apabila audit medisnya berbeda (ditemukan)," kata Kepala Dinkes DKI Koesmedi Priharto di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).
Koesmedi mengatakan pihaknya menemukan pelanggaran administrasi pada RS tersebut. Dinkes masih akan membentuk tim untuk mencari fakta-fakta baru melalui audit medis.
"Kita cari timnya dulu, ya. Siapa yang mau mengaudit, nanti dari situ kan dilihat dulu datanya sudah lengkap semua atau belum. Kalau data sudah lengkap semua ya, diperlukan data apa lagi, kita minta ke rumah sakit lagi," terangnya.
Koesmedi mengaku sudah meneken perjanjian dengan RS Mitra Keluarga. Kepada Dinkes, RS Mitra Keluarga berjanji bersedia dicabut izinnya bila melakukan pelanggaran kembali.
"Kita sudah bikin perjanjian dengan RS bahwa dia akan jalankan kegawatdaruratan. Yang kedua, tidak akan tarik uang muka. Kemudian, kalau sampai terjadi kasus sama di tempat dia lagi, dia bersetuju untuk izinnya dicabut," paparnya.
Sebelumnya, Menkes Nila Moeloek menugasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi administratif kepada RS Mitra Keluarga Kalideres yang menangani bayi Debora.
"Dinkes Provinsi DKI harus memberikan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan berupa teguran tertulis," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes drg Oscar Primadi, MPH.
Oscar mengatakan penindakan tidak hanya berhenti pada teguran tertulis. "Kementerian Kesehatan tidak lepas tangan, ada undang-undang yang memayunginya," tambahnya.
Dinkes Provinsi DKI Jakarta juga disarankan segera melakukan audit medis untuk RS Mitra Keluarga yang dilakukan oleh tim profesi.
"Sanksi-sanksi lain diberikan setelah audit medis," jelas Oscar.
(fdu/fdn)
