DetikNews
Rabu 13 September 2017, 14:05 WIB

Mitra Keluarga Terancam Sanksi Berlapis Terkait Kasus Bayi Debora

Aryo Bhawono - detikNews
Mitra Keluarga Terancam Sanksi Berlapis Terkait Kasus Bayi Debora Dinkes DKI dan RS Mitra Keluarga jumpa pers soal Bayi Debora (Cici-detikcom)
FOKUS BERITA: Kisah Pilu Bayi Debora
Jakarta -

RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, terancam berbagai hukuman karena mengesampingkan pelayanan kondisi kegawatan terhadap bayi Tiara Debora Simanjorang. Dinas Kesehatan DKI Jakarta tengah mempertimbangkan sanksi yang tepat dan polisi terus melakukan penyelidikan.

Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta menyatakan RS Mitra Keluarga Kalideres harus menghadapi sanksi administrasi dan proses hukum atas kematian bayi Debora. Kepolisian bisa menjerat rumah sakit itu dengan berbagai perundangan.


"Jadi karena sudah ada korban jiwa, maka langkah pidana harus berjalan. Polisi bisa menggunakan UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, dan KUHP, pasalnya jadi berlapis," papar Marius kepada detikcom, Rabu (13/9/2017)

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 32 menyebutkan kewajiban pelayanan, penyelamatan nyawa, dan pencegahan kecacatan. Larangan menolak pasien dan meminta uang muka juga diatur dalam ayat kedua.

Selian itu, Pasal 190 UU Kesehatan juga memberikan ancaman terhadap pihak rumah sakit yang tidak melakukan pertolongan pertama pasien gawat darurat dengan pidana dan denda. Sedangkan Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan tentang kewajiban rumah sakit. Polisi tengah melakukan penyelidikan atas kasus ini. Penyelidik Polda Metro Jaya tengah mengumpulkan data dan saksi yang hendak dipanggil.

Menurut Marius, pelayanan RS Mitra Keluarga Kalideres memenuhi syarat menjadi sebab meninggalnya Debora. Kronologi yang didapatkannya menyebutkan dokter sudah melakukan penanganan untuk menstabilkan pasien, namun kegawatan kondisi pasien tidak ditindaklanjuti manajemen rumah sakit dengan alasan biaya.

"Jadi dokter merekomendasikan ke PICU, kalau dalam penanganan pasien, ini masih masuk dalam kondisi kegawatan. Jadi tidak boleh ada permintaan uang muka maupun penolakan," tegasnya.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah memutuskan adanya penyimpangan administratif dalam pelayanan RS Mitra Keluarga Kalideres. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Prihatono, masih menimang sanksi yang tepat.

"Jadi memang kemarin sudah kita putuskan ada penyimpangan administratif. Kita sedang berikan data itu kepada tim untuk mengolah, kira-kira apa kesalahannya dan sanksi apa yang akan diberikan sesuai aturan yang ada," katanya.




(jat/jat)
FOKUS BERITA: Kisah Pilu Bayi Debora
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed