Rabu 13 September 2017, 11:52 WIB
Pansus Angket KPK Minta Bertemu Jokowi untuk Konsultasi
Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Teuku Taufiqulhadi. (Foto: Ari Saputra/detikcom)
FOKUS BERITA:
DPR vs KPK
DPR vs KPK
Jakarta -
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk KPK di DPR telah meminta Pimpinan DPR untuk mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut dilakukan untuk konsultasi kepada Jokowi.
"Kami telah meminta kepada Pimpinan DPR untuk menyurati Presiden agar pansus bisa berkonsultasi dalam rangka konsultasi dengan Presiden," ujar Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Teuku Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Taufiq menyampaikan tujuannya bertemu dengan Jokowi untuk konsultasi dengan konteks hubungan antarlembaga. Dalam pertemuan tersebut nantinya, Pansus akan menyampaikan hal-hal yang belum diketahui oleh Jokowi.
"Kita berharap dapat mengkomunikasikan hal-hal yang belum sampai ke Presiden," kata Taufiq.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pertemuan antata DPR dan Jokowi adalah hal yang lazim. Itu adalah hubungan antarlembaga.
"Seperti antara DPR dengan Presiden, dan kebetulan hari ini ada persoalan Pansus. DPR ada tugas diberikan pada Pansus, maka agar kemudian hal tersebut maka pansus yang kita minta bertemu Presiden dalam rangka konsultasi," jelasnya.
Taufiq menepis dugaan bertemunya dengan Jokowi sebagai langkah untuk melobi Pemerintah untuk mengikuti rekomendasi Pansus Hak Angket KPK nantinya. Ia menegaskan, pertemuan tersebut nantinya hanya akan membicarakan soal tugas-tugas Pansus dan apa yang telah dilakukan Pansus.
"Kalau lobi itu menurut saya tidak selalu harus seperti itu. Karena kalau lobi itu kalau memang ada, tidak harus terbuka," tutup Anggota Komisi III DPR ini.
(lkw/dkp)
"Kami telah meminta kepada Pimpinan DPR untuk menyurati Presiden agar pansus bisa berkonsultasi dalam rangka konsultasi dengan Presiden," ujar Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Teuku Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Taufiq menyampaikan tujuannya bertemu dengan Jokowi untuk konsultasi dengan konteks hubungan antarlembaga. Dalam pertemuan tersebut nantinya, Pansus akan menyampaikan hal-hal yang belum diketahui oleh Jokowi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pertemuan antata DPR dan Jokowi adalah hal yang lazim. Itu adalah hubungan antarlembaga.
"Seperti antara DPR dengan Presiden, dan kebetulan hari ini ada persoalan Pansus. DPR ada tugas diberikan pada Pansus, maka agar kemudian hal tersebut maka pansus yang kita minta bertemu Presiden dalam rangka konsultasi," jelasnya.
Taufiq menepis dugaan bertemunya dengan Jokowi sebagai langkah untuk melobi Pemerintah untuk mengikuti rekomendasi Pansus Hak Angket KPK nantinya. Ia menegaskan, pertemuan tersebut nantinya hanya akan membicarakan soal tugas-tugas Pansus dan apa yang telah dilakukan Pansus.
"Kalau lobi itu menurut saya tidak selalu harus seperti itu. Karena kalau lobi itu kalau memang ada, tidak harus terbuka," tutup Anggota Komisi III DPR ini.
(lkw/dkp)
