Anggota DPR: Menkes Wajib Hukum RS Mitra Keluarga

Jakarta - Tragedi yang dialami bayi Debora tak boleh terjadi lagi. Setiap anak bangsa berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, jangan ada Debora-Debora lain.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani menilai RS Mitra Keluarga Kalideres sudah melanggar Undang-Undang Rumah Sakit. Menkes, kata Irma, wajib memberi sanksi kepada RS Mitra Keluarga.

"Kalau saya lihat, jelas ada pelanggaran undang-undang (UU). Untuk itu, Kementerian Kesehatan wajib memberikan punishment pada RS tersebut," kata Irma kepada wartawan, Senin (11/9/2017).

Baca juga: Dinkes DKI Temukan Kelalaian RS Mitra Keluarga

Irma mengatakan, berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU Rumah Sakit (RS), gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Dalam kasus bayi Debora, menurut Irma, bocah berumur 4 bulan itu ada dalam situasi kegawatdaruratan.

"Dan telah diatur bahwa dalam kondisi kegawatdaruratan RS tidak boleh meminta uang muka," ujar politikus NasDem ini.

Baca juga: Komisi IX Ogah Raker dengan Menkes Bila Tak Beri Sanksi RS Mitra

Irma meminta sikap tegas Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Irma juga meminta data jumlah RS atau instansi kesehatan lainnya yang pernah disanksi oleh Menkes.

"Saya juga minta kepada Kemenkes untuk memberikan data tentang berapa banyak Kementerian Kesehatan sudah memberikan punishment pada RS yang menolak pasien, menyatakan kamar penuh (meski faktanya kamar ada), karena dari informasi tersebut baru kita dapat mengetahui apakah Kemenkes sudah benar-benar menjalankan fungsi kontrolnya," pungkas Irma. (tor/fjp)