DetikNews
Senin 11 September 2017, 16:22 WIB

MK Nasihati 5 Terpidana Korupsi OC Kaligis hingga Irman Gusman

Bisma Alief Laksana - detikNews
MK Nasihati 5 Terpidana Korupsi OC Kaligis hingga Irman Gusman
Jakarta - Hakim konstitusi I Gede Palguna menasihati materi gugatan lima penggugat UU Pemasyarakatan. Penggugat adalah para terpidana korupsi, dari OC Kaligis hingga Irman Gusman.

"Tapi sebenarnya ada satu hal yang terlupakan. Di balik semua argumen itu kan pasal yang dipermasalahkan adalah pasal 14. Ketika menjelaskan kerugian konstitusi kan dari situ. Itu nggak dimuat isi pasalnya. Jadi masyarakat umum membaca permohonan, ini nanya 'pasal apa sih yang dipermasalahkan'. Harusnya kan diawal isinya seperti ini. Pemohon sebagai apa, jadi masyarakat paham kerugiannya. Ini tiba-tiba muncul di petitum," kata Palguna di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

Menurut Palguna, kesalahan draf yang dilakukan oleh kelima koruptor tersebut saja, tapi juga sering terjadi para pemohon lain. Palguna juga mengatakan bila mereka tidak ada kewajiban untuk membuktikan. Yang menjadi kewajiban adalah menjelaskan logika soal kerugian.
MK Nasihati 5 Terpidana Korupsi OC Kaligis hingga Irman Gusman

"Ini bukan terjadi pada saudara saja, tapi juga pemohon lain. Sehingga kami sering ingatkan, kan semua berasal dari pasal yang digugat, dari situlah anda dalam kualitas sebagaimana di pasal 51 UU MK itu mendalilkan diri mengapa hak anda dirugikan. Tidak ada kewajiban membuktikan tapi kewajiban menjelaskan logikanya, mengapa anda secara aktual maupun potensial dalam penalaran yang wajar akan terjadi itu dirugikan," ucap Palguna.

Dirinya menyebut dengan adanya isi dari pasal 14 ayat 1 i UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan, itu akan membantu masyarakat luas mengerti apa sebenarnya yang mereka gugat.

"Kami perlu ingatkan karena ini sidang terbuka dan membantu masyarakat paham apa yang dipersoalkan," ujarnya.

Pasal 14 ayat 1 i UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan isinya adalah:

Diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Sementara hakim konstitusi Manahan Sitompul sedikit mengkritisi isi petitum dalam gugatan 5 napi koruptor tersebut. Menurut Manahan, isi petitum mereka tidak tegas.

"Soal petitum, ada banyak perubahan. Seperti ada alternatif tapi tidak tegas disebutkan. Nanti jadi pembahasan kami di rapat pemusyawaratan hakim (RPH)," ujar Manahan.

Isi petitum dari gugatan para koruptor antara lain, meminta MK menyatakan ketentuan pasal 14 ayat 1i UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sepanjang, dimaknai pemberian remisi berlaku secara diskriminatif.
MK Nasihati 5 Terpidana Korupsi OC Kaligis hingga Irman Gusman

"Menyatakan kalau pun keberadaan pasal 14 ayat 1i UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan dipandang perlu untuk dipertahankan, maka harus dimaknai pemberian remisi berlaku secara umum tanpa diskiriminasi," ujar kuasa hukum pemohon M Rullyandi dalam sidang.

"Pasal 14 harus dimaknai berlaku untuk seluruh napi dengan syarat berkelakuan baik, sudah menjalani masa pidana sedikit-dikitnya 6 bulan, tidak dipidana seumur hidup dan hukuman mati," tutupnya.

UU Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan digugat oleh 5 koruptor. Kelimanya adalahOC Kaligis, Irman Gusman, Suryadharma Ali, Barnabas Suebu dan Waryana Karno.

Mereka merupakan napi yang saat ini sedang mendekam di Lapas Sukamiskin karena kasus korupsi. Para pemohon merasa pasal 14 ayat 1 huruf I UU Pemasyarakatan tidak sesuai dengan Pasal 34 a ayat 1 Peraturan Pemerintah No 99/2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Para pemohon merasa dibedakan dengan napi lainnya karena adanya Peraturan Pemerintah tersebut. Karena mereka merasa ada ketidakadilan soal remisi pada koruptor
(bis/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed