DPD Undang Komnas HAM dan UNHCR Jelaskan Tragedi Rohingya

Jakarta - DPD mengundang Komnas HAM untuk mengetahui perkembangan tragedi kemanusiaan di Rohingya, Myanmar. DPD berharap Pemerintah Myanmar dapat segera membuka akses kemanusiaan dari tragedi yang terjadi di sana.

"Jadi dalam kesempatan ini tidak hanya Komnas HAM, tapi juga UNHCR, sehingga kita bisa tahu bagaimana perkembangan terbaru dari tragedi kemanusiaan di Rohingya. Saya kira Pemerintah Myanmar harus mau membuka akses kemanusiaannya," kata Wakil Ketua DPD Damayanti Lubis di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Hadir dalam pertemuan itu Komisioner Komnas HAM Manager Nasution serta perwakilan UNHCR Nurul Rochayati. Damayanti melihat tragedi kemanusiaan di Rohingya dapat memberi efek bagi Indonesia.

"Antisipasi efek konflik Rohingya nanti terhadap apa yang terjadi di daerah pengungsian. Kita tahu di Sumut, Aceh, dan lainnya itu masih ada. Jadi kita memperhitungkan juga efek sosialnya," imbuh Damayanti.

Dia berharap Indonesia menjadi leader untuk menghentikan tragedi kemanusiaan yang ada di Myanmar. Rencananya, DPD juga akan meninjau langsung keadaan para pengungsi Rohingya.

"Kami di DPD akan menentukan sikap selanjutnya, mungkin nanti kita pergi langsung ke sana ke tempat-tempat pengungsian. Di mana, setelah selesai, kita merangkum semua dan menyampaikan ke presiden," lanjutnya.

"Intinya, kita berharap di Indonesia aman dari kejadian serupa, jadi di sana terselesaikan, dan tidak berdampak ke lainnya. Sehingga isu kemanusiaan ini bisa dihentikan," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Komisioner Komnas HAM Manager Nasution mengatakan telah bersurat ke semua Komnas HAM di negara-negara ASEAN untuk mendorong Pemerintah Myanmar melakukan perubahan.

"Pertama, kita ingin kekerasan perang ini untuk membuka akses seluas-luasnya agar dunia internasional agar bisa masuk ke Rakhine, Myanmar. Kita berharap PBB juga akan mempertimbangkan kejahatan kemanusiaan ini," jelas Manager. (adf/asp)