Krisis Rohingya, Jokowi Didorong Datangi Myanmar

Jakarta - Desakan agar pemerintah bersikap tegas soal krisis Myanmar masih bergaung. Presiden Jokowi bahkan didorong mendatangi Myanmar.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi PKS, Haris Yuliana, mengatakan penindasan terhadap etnis Rohingya merupakan masalah krusial yang menyangkut sisi kemanusiaan. Namun, secara khusus, masalah tersebut menyangkut sisi keumatan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim harus berada di garda paling depan untuk membela Rohingya.

Dalam menyelesaikan penindasan terhadap etnis Rohingnya, lanjut Haris, Indonesia memiliki peran yang besar dan penting untuk mengajak negara-negara ASEAN. Menurutnya, dunia internasional sudah tidak bisa diharapkan lagi.

"Dunia internasional terlihat masih ragu. Dalam kondisi ini, Indonesia harus memiliki kewibawaan untuk menyelesaikan kasus yang menimpa muslim Rohingya," ujar Haris kepada wartawan, Senin (11/9/2017).

Selain itu, Haris mendesak Presiden Jokowi menjelaskan kepada publik terkait pesan yang dititipkan kepada Menlu Retno, yang diutus ke Myanmar. "Dan yang tidak kalah penting, Jokowi harus datang ke Myanmar," imbuhnya.

Haris juga mendorong pemerintah mengusir Dubes Myanmar untuk Indonesia. Haris menilai Pemerintah Myanmar bertanggung jawab penuh atas kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya.

"Usir Dubes Myanmar dari Indonesia. Pemerintah harus tegas dalam menyikapi persoalan yang dialami muslim Rohingya," ujarnya.

"Indonesia harus melakukan tindakan yang tegas. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan mayoritas warganya muslim. Masalah Rohingya memiliki dua sisi, yakni kemanusiaan dan juga keumatan," sambung Haris.

Terkait dengan sosok Aung San Suu Kyi, Haris mengatakan, Nobel Perdamaian yang didapatkannya perlu dibatalkan. "Nobel Perdamaian yang diraih Aung San Suu Kyi harus dan wajib dibatalkan. Karena ia tidak melakukan tindakan sedikit pun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," ujarnya.⁠⁠⁠⁠ (tor/van)