Senin 11 September 2017, 13:49 WIB
Tragedi Bayi Debora, Dinkes Soroti Petugas RS yang Salah Sejak Awal
Dinkes DKI dan RS Mitra Keluarga menggelar jumpa pers soal bayi Debora. (Cici/detikcom)
FOKUS BERITA:
Kisah Pilu Bayi Debora
Jakarta - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto menyebut petugas rumah sakit melakukan kesalahan sejak awal dalam hal komunikasi. Mereka tak bertanya mengenai fasilitas BPJS.
Diketahui ayah dan ibu Debora membawanya ke rumah sakit sekitar pukul 03.30 WIB, Minggu (3/9), saat Debora mengalami panas tinggi. Selanjutnya keluarga pasien mengurus biaya administrasi untuk masuk ke PICU dan diharuskan membayar 50%. Dalam hal ini, keluarga pasien tidak ditanya soal pembiayaan akan dibayar oleh siapa.
"Ada syarat untuk masuk ke ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU). Awalnya rumah sakit tidak tahu pasien peserta BPJS. Baru diketahui sekitar jam 06.00 WIB. Waktu itu sebelumnya pasien mengurus biaya administrasi masuk ke PICU, diberikan informasi itu ke keluarga pasien. Keluarga pasien bilang punya Rp 5 juta. Tapi masuk PICU paling tidak harus 50% yang diberikan ke rumah sakit," kata Koesmedi di kantor Dinas kesehatan DKI, Jalan Kesehatan Nomor 10, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).
"Ini kesalahan dari awal, seharusnya pasien ditanya pembiayaan dibayar olah siapa, dan ternyata pasien punya BPJS," sambungnya.
Menurutnya, pendanaan untuk kegawatdaruratan hingga pasien stabil akan ditagihkan ke BPJS. Namun Dinas Kesehatan akan memanggil keluarga pasien guna mendengarkan argumen dari pihak pasien.
"Selama ini RS sudah benar menjalankan seperti itu, ini salah informasi. Ini dari keterangan yang kita terima, habis ini kita tanya ke keluarga apakah benar kondisi seperti itu. Namun kan sudah ditangani di resusitasi yang peralatannya sama dengan di ruang PICU," ucapnya.
(cim/fjp)
Diketahui ayah dan ibu Debora membawanya ke rumah sakit sekitar pukul 03.30 WIB, Minggu (3/9), saat Debora mengalami panas tinggi. Selanjutnya keluarga pasien mengurus biaya administrasi untuk masuk ke PICU dan diharuskan membayar 50%. Dalam hal ini, keluarga pasien tidak ditanya soal pembiayaan akan dibayar oleh siapa.
"Ada syarat untuk masuk ke ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU). Awalnya rumah sakit tidak tahu pasien peserta BPJS. Baru diketahui sekitar jam 06.00 WIB. Waktu itu sebelumnya pasien mengurus biaya administrasi masuk ke PICU, diberikan informasi itu ke keluarga pasien. Keluarga pasien bilang punya Rp 5 juta. Tapi masuk PICU paling tidak harus 50% yang diberikan ke rumah sakit," kata Koesmedi di kantor Dinas kesehatan DKI, Jalan Kesehatan Nomor 10, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).
"Ini kesalahan dari awal, seharusnya pasien ditanya pembiayaan dibayar olah siapa, dan ternyata pasien punya BPJS," sambungnya.
Menurutnya, pendanaan untuk kegawatdaruratan hingga pasien stabil akan ditagihkan ke BPJS. Namun Dinas Kesehatan akan memanggil keluarga pasien guna mendengarkan argumen dari pihak pasien.
"Selama ini RS sudah benar menjalankan seperti itu, ini salah informasi. Ini dari keterangan yang kita terima, habis ini kita tanya ke keluarga apakah benar kondisi seperti itu. Namun kan sudah ditangani di resusitasi yang peralatannya sama dengan di ruang PICU," ucapnya.
(cim/fjp)
