Tak Setuju Pembekuan KPK, NasDem Kawal Kerja Pansus Angket

Jakarta - Partai NasDem mendukung penuh sikap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tidak akan membiarkan KPK diperlemah. NasDem tidak setuju dengan wacana pembekuan KPK dan akan mengawal kerja Pansus Angket KPK di DPR hingga tuntas.

"Bahwa DPP Partai NasDem mendukung sikap Presiden dan Wakil Presiden dalam menanggapi adanya usulan pembekuan KPK yang menyatakan tidak akan membiarkan KPK diperlemah dan karenanya kita harus sama-sama menjaga KPK. Bahwa DPP Partai NasDem mendukung kerja-kerja Pansus Hak Angket DPR RI tentang KPK dan akan mengawal prosesnya hingga Pansus selesai melaksanakan tugasnya," ujar Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate dalam konferensi pers di DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

DPP NasDem menyesalkan polemik yang menimbulkan pertentangan antara Pansus Angket dan KPK. NasDem meminta agar pembahasan di Pansus dapat dilakukan dengan lebih solutif, konstruktif, dan dengan pikiran jernih agar menghasilkan penguatan hukum antikorupsi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di satu sisi KPK menolak hadir memenuhi undangan Pansus dan bahkan mendukung pengajuan judicial review terhadap kewanangan konstitusional DPR. Di sisi lain sebagai otokritik terdapat sikap beberapa anggota Pansus yang membuat pemyataan ingin membekukan KPK, sehingga masyarakat menilai terjadi konflik antara DPR RI dengan KPK," kata Johnny.

Johnny menekankan, yang menjadi fokus perbaikan Pansus bukan persoalan keberadaan kelembagaan KPK. Pansus Angket fokus pada akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang diberikan undang-undang.

"Menyangkut aspek tata kelola, manajemen sumber daya manusia hingga sistem, prosedur dan mekanisme yang selama ini dijalankan KPK," sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi merespons wacana pembekuan KPK yang dicetuskan anggota Pansus Angket KPK di DPR, Henry Yosodiningrat. Jokowi menegaskan tak akan membiarkan KPK dilemahkan.

"Korupsi kejahatan yang luar biasa, harus kita berantas," kata Jokowi, Minggu (10/9). (adf/nvl)