DetikNews
Senin 11 September 2017, 12:11 WIB

Kuasa Hukum Ahmadiyah ke MK: Kerugian Kami Spesifik dan Konkret

Bisma Alief Laksana - detikNews
Kuasa Hukum Ahmadiyah ke MK: Kerugian Kami Spesifik dan Konkret
Jakarta - Komunitas Ahmadiyah menggugat UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, atau yang dikenal dengan UU Penodaan Agama. Menurut mereka, kerugian yang diakibatkan UU tersebut sangat spesifik dan konkret terhadap para penganut paham Ahmadiyah.

UU Penodaan Agama, yang kemudian menjadi SKB Ahmadiyah, kata kuasa hukum pemohon, Fitria Sumarni, membuat para penganut aliran Ahmadiyah menjadi kesulitan beribadah. Sebab, banyak masjid milik Ahmadiyah yang disegel, dirusak, dan dibakar.

"Ruang lingkup yang diuji adalah pasal 1, 2, dan 3. Awal mula tercetus permohonan ini karena kesulitan beribadah karena adanya UU PNPS melalui SKB Ahmadiyah yang menjadi dasar dilakukan penyegelan. Bahkan ada juga yang dirusak masjid pemohon biasa beribadah. Akibat tidak jelas norma di pasal 1, 2, dan 3, yang menjadi SKB, menjadikan faktual kerugian pemohon sangat spesifik dan konkret," ujar Fitria kepada majelis hakim di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

Selain itu, SKB Ahmadiyah dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi pemohon. Sebab, SKB tersebut tidak jelas kapan berakhirnya.

"Dengan demikian, terlanggarnya hak konstitusi pemohon atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di depan hukum," tegas Fitria.

Dalam sidang yang beragendakan perbaikan permohonan tersebut, pemohon melakukan beberapa perbaikan. Salah satunya soal jumlah pemohon yang awalnya 25 orang menjadi 9 orang.

"Mereka adalah WNI, beragama Islam, berasal dari komunitas Ahmadiyah yang mengalami kerugian konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang ada di Indonesia oleh penganutnya, yang beribadah secara internal, yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif. Yang dalam wujud konkretnya pemohon mengalami sulit melaksanakan ibadah," ucap Fitria.

Pemohon meminta MK menafsirkan pasal di UU Penodaan Agama dimaknai:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatam mana menyimpang dari pokok-pokok ajatam agama itu

"Dinyatakan secara konstitusional bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai persangkaan terhadap warga negara Indonesia di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah di tempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum," pinta pemohon.
(bis/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed