"Itu perlu dipertanyakan komitmen partai nasionalis terhadap pemberantasan korupsi. Walaupun PDIP sudah meralat tapi jangan hanya sekadar ralat tapi harus ada tindakan nyata," kata Tsamara di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus dengan tindakan kalau perlu jangan KPK yang dibekukan tapi Pansus Hak Angket yang dibekukan sambil nunggu keputusan MK. Nanti kalau KPK tidak bisa diangket ya harusnya memang semua partai politik harus menaati apa yang harus diputuskan oleh MK," ujar dia.
"Sangat ironis, saya kasihan dengan Presiden Jokowi, rezim Presiden Jokowi ini sedang bangun besar-besaran loh dari Sabang sampai Merauke dan banyak sekali infrastruktur yang dibangun. Ini artinya kita sangat butuh KPK untuk memastikan uang negara tidak ada yang korup, kalau ada yang korup bisa ditangkap," kata dia. (ibh/dhn)











































