Golkar Tak Setuju Usulan Politikus PDIP agar KPK Dibekukan

Jakarta - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menolak pembekuan KPK yang diucapkan anggota Pansus Hak Angket KPK Henry Yosodiningrat. Menurut Idrus, biarkan saja Pansus menuntaskan pekerjaan mereka terlebih dahulu.

"Saya kira tidak boleh tiba-tiba membekukan, ada temuan, perlu klarifikasi biar Pansus bekerja jadi keputusan DPR. Kalau dibekukan, Golkar tidak dalam posisi menyetujui itu," ujar Idrus seusai acara di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (9/9/2017).

Baca juga: Politikus PDIP Henry Yoso Minta KPK Dibekukan

Meski begitu, Idrus menilai Henry mempunyai hak menyampaikan pendapat soal pembekuan KPK. Namun, kata Idrus, perlu dilihat rekam jejak KPK sebelum memutuskan membekukan KPK.

"Saya ingin mengatakan bahwa ini negara demokrasi, karena itu, setiap orang bebas berwacana dan beraspirasi. Tetapi apabila kita kaitkan dengan gagasan sendiri, tentu perlu melihat bagaimana KPK sebuah lembaga penegak hukum lahir," kata Idrus.

Baca juga: Gerindra Tolak Usulan Henry Yoso Bekukan KPK: Dia Nggak Ngerti

Selain itu, Idrus menambahkan, Pansus Angket dibentuk bukan untuk membubarkan KPK. Namun lembaga antirasuah itu perlu dievaluasi agar bekerja lebih baik.

"Nah persoalan evaluasi itu hal yang wajar, semua lembaga ini memang selalu memiliki ruang untuk dievaluasi. Partai Golkar berpandangan bahwa Pansus tetap berjalan, berikan kesempatan melaksanakan tugasnya dengan baik. Tentu Pansus berpandangan tidak untuk membubarkan KPK," kata Idrus.

Sebelumnya, anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR, Henry Yosodiningrat, meminta agar KPK dibekukan. Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang sudah didapatkan Pansus Angket sejauh ini.

"KPK tidak boleh berpolitik, ketika nanti, umpama ada wacana pemerintah bersama dengan DPR untuk merevisi UU, nggak usah sewot. DPR mesti mengundang instansi yang menggunakan UU itu. Sebagai pelaksana UU ya laksanakan UU yang sudah dibuat pemerintah bersama DPR," ujar politikus PDIP itu. (fai/gbr)