Polri Usul Kemenag Buat Aturan Bisnis Travel Haji dan Umrah

Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto menyarankan Kementerian Agama membuat aturan kompetisi bisnis travel yang ketat dalam penyelenggaraan haji dan umrah sehingga kasus First Travel yang merugikan masyarakat tidak terulang.

"Ini kami mohon pada stakeholder terkait buat aturan lebih jelas supaya masyarakat nggak bingung kira-kira standar harga itu berapa yang layak dan pantas untuk umrah dan haji dengan hitungan yang akurat tiketnya, fasilitasnya, penginapan, dan aktivitas selama di Saudi," kata Rikwanto di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (9/9/2017).

Menurut Rikwanto, saat ini bisnis travel semakin bertambah banyak, namun aturan kompetisi travel belum jelas. Mereka memberikan harga yang jauh lebih murah daripada seharusnya. "Bisnis travel yang saat ini merambah, ini sedang marak. Namun dalam kompetisi persaingan usaha, ada yang janggal, berikan harga jauh lebih murah dari seharusnya," ujar Rikwanto.

Rikwanto berharap aturan kompetisi bisnis yang baik bisa diterbitkan dalam waktu dekat sehingga bisnis travel bisa lebih sehat dalam melayani masyarakat yang ingin berangkat haji dan umrah. "Ini kami harapkan ada dan sedang digodok mudah-mudahan segera muncul. Jadi tak ada kompetisi yang nggak sehat sehingga masyarakat yang dirugikan dan tak bisa berangkat," kata Rikwanto. (fai/aan)