Jumat 08 September 2017, 22:02 WIB
Di Depan Notaris Se-Asia, Jokowi Bicara Pentingnya Sederhanakan Izin
Presiden Jokowi menegaskan pentingnya penyederhanaan perizinan (Dok. Biro Pers Setpres)
Nusa Dua - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pembicara kunci dalam Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (CAAsUINL) dan Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2017. Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan negara yang mampu memenangi persaingan ialah yang dapat memberikan pelayanan yang cepat.
Jokowi mengatakan pemerintah berupaya keras terus menyederhanakan proses perizinan agar semakin mudah dan cepat. Perizinan yang sederhana akan memudahkan dunia usaha dan masuknya investasi.
"Kita ingin memperbaiki sistem-sistem yang ada sehingga terjadi sebuah kecepatan bagaimana pengurusan-pengurusan investasi, dunia usaha, ini bisa dikerjakan dengan cepat," kata Jokowi di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Jumat (8/9/2017), seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Jokowi mengatakan berurusan dengan hal perizinan dan notaris bukanlah hal yang baru baginya. Sebab, ia pernah menjadi pengusaha yang mengharuskannya berurusan dengan proses perizinan. Pengalaman itu membuatnya sadar bahwa pengurusan izin di Indonesia masih dirasa berbelit-belit.
"Begitu panjangnya prosedur pengurusan izin di Indonesia. Mengurus satu surat izin saja bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bolak-balik datang ke kantor pemerintahan selalu disampaikan, 'belum selesai, ditunggu saja'," kata dia.
Untuk itu, Jokowi mengatakan, sejak awal pemerintahan, ia bersama jajarannya bertekad membenahi persoalan ini. Apalagi saat ini Indonesia memiliki sejumlah momentum yang mendukung arah reformasi dan perubahan yang terus diupayakan.
"Oleh sebab itu, saya nanti akan meminta bertemu lagi dengan Ikatan Notaris Indonesia untuk bersama-sama menyelesaikan, melihat regulasi-regulasi mana yang mengganggu yang bisa dihilangkan," katanya.
Jokowi juga menilai regulasi yang ada saat ini sudah terlalu banyak. Banyak di antaranya juga tumpang-tindih satu dengan lainnya.
"Kita juga harus ingat bahwa negara ini terlalu banyak aturan. Saya suruh hitung ada 42 ribu regulasi. Ada yang tumpang-tindih, ada yang menghambat. Ada yang di pusat, di kementerian, dan di daerah. Inilah negara kita, negara penuh dengan peraturan," katanya.
Jokowi juga meminta diterapkannya teknologi informasi yang telah terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Tanpa hal itu, Indonesia dinilai akan semakin tertinggal jauh dari negara tetangga.
"Karena tanpa itu percuma kita berbicara masalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kemudahan berusaha menjadi kunci bagaimana membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
(rjo/ams)
Jokowi mengatakan pemerintah berupaya keras terus menyederhanakan proses perizinan agar semakin mudah dan cepat. Perizinan yang sederhana akan memudahkan dunia usaha dan masuknya investasi.
"Kita ingin memperbaiki sistem-sistem yang ada sehingga terjadi sebuah kecepatan bagaimana pengurusan-pengurusan investasi, dunia usaha, ini bisa dikerjakan dengan cepat," kata Jokowi di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Jumat (8/9/2017), seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
 Presiden Jokowi menjadi pembicara kunci pada Forum Notaris se-Asia di Bali (Dok. Biro Pers Setpres) |
Jokowi mengatakan berurusan dengan hal perizinan dan notaris bukanlah hal yang baru baginya. Sebab, ia pernah menjadi pengusaha yang mengharuskannya berurusan dengan proses perizinan. Pengalaman itu membuatnya sadar bahwa pengurusan izin di Indonesia masih dirasa berbelit-belit.
"Begitu panjangnya prosedur pengurusan izin di Indonesia. Mengurus satu surat izin saja bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bolak-balik datang ke kantor pemerintahan selalu disampaikan, 'belum selesai, ditunggu saja'," kata dia.
 Presiden Jokowi menjadi pembicara kunci pada Forum Notaris se-Asia di Bali (Dok. Biro Pers Setpres) |
Untuk itu, Jokowi mengatakan, sejak awal pemerintahan, ia bersama jajarannya bertekad membenahi persoalan ini. Apalagi saat ini Indonesia memiliki sejumlah momentum yang mendukung arah reformasi dan perubahan yang terus diupayakan.
"Oleh sebab itu, saya nanti akan meminta bertemu lagi dengan Ikatan Notaris Indonesia untuk bersama-sama menyelesaikan, melihat regulasi-regulasi mana yang mengganggu yang bisa dihilangkan," katanya.
Jokowi juga menilai regulasi yang ada saat ini sudah terlalu banyak. Banyak di antaranya juga tumpang-tindih satu dengan lainnya.
"Kita juga harus ingat bahwa negara ini terlalu banyak aturan. Saya suruh hitung ada 42 ribu regulasi. Ada yang tumpang-tindih, ada yang menghambat. Ada yang di pusat, di kementerian, dan di daerah. Inilah negara kita, negara penuh dengan peraturan," katanya.
Jokowi juga meminta diterapkannya teknologi informasi yang telah terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Tanpa hal itu, Indonesia dinilai akan semakin tertinggal jauh dari negara tetangga.
"Karena tanpa itu percuma kita berbicara masalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kemudahan berusaha menjadi kunci bagaimana membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
(rjo/ams)
