Audiensi dengan LSM, PAN kembali Tegaskan Tolak Dana Parpol

Jakarta - Aliansi Masyarakat Sipil (AMS) menyambangi kantor Fraksi Partai Amanat Nasional di gedung DPR. Mereka meminta PAN dan fraksi lain untuk membatalkan pembangunan gedung DPR, kenaikan anggaran studi banding, dan paripurna Pansus Hak Angket KPK.

AMS menilai permintaan DPR tersebut tidak sesuai dengan kinerja DPR yang dilakukan saat ini. AMS ini diwakili oleh Lucius Karus dari Formappi, Roy Salam dari Indonesia Budget Center, dan Ray Rangkuti dari Lima Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto.

"Terkait dengan rencana DPR membangun gedung baru dan kenaikan kunker DPR ke luar negeri, koalisi menyerukan agar fraksi-fraksi DPR menolak usulan tersebut karena hanya memboroskan anggaran dan semakin menggerus citra DPR di mata masyarakat," kata Roy Salam, Kamis (7/9/2017).

Roy Salam menyampaikan, pengajuan anggaran pembangunan gedung baru belum merepresentasikan keputusan bulat seluruh fraksi. Sebab, beberapa fraksi seperti PAN, PPP, Nasdem, PKS telah menyatakan tidak setuju.

"Adanya penolakan fraksi, mestinya Ketua DPR menghentikan pembahasan anggaran gedung baru dalam RAPBN 2018," ujar Roy.

Dia menambahkan, pembangunan gedung baru adalah simbol arogansi dan ketidakpekaan DPR terhadap kondisi masyarakat. Dari pagu anggaran DPR 2018 sebesar Rp 5,7 trilium, terdapat usulan anggaran sekitar Rp 601,93 miliar yang terdiri dari proyek pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 320,44 miliar dan proyek pembangunan alun-alun demokrasi sebesar Rp 280 miliar.

Selain itu, kenaikan anggaran pelesiran DPR ke luar negeri tahun 2018 tidak menggambarkan urgensi dan kemanfaatannya terhadap prioritas DPR serta menjurus kepada penghamburan uang negara dan melukai rasa keadilan rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Yandri tidak menyatakan langsung partainya menolak pembangunan gedung DPR atau Pansus Angket KPK. Hanya, ia tidak mendukung adanya lembaga yang mau melemahkan KPK dan menolak kenaikan anggaran dana parpol.

"Saya menilai kenaikan dana parpol itu nggak adil, kenapa parpol harus disubsidi? Selama ini nggak disubsidi juga jalan kok. PAN gajinya dipotong 60 persen. Kalau bisa dibatalkan, saya berharap itu dibatalkan," kata Yandri.

Sebelumnya diberitakan PAN ingin kenaikan dana parpol yang mencapai 10 kali lipat dibatalkan. Dia mempertanyakan kenaikan dana parpol dari Rp 108/suara menjadi Rp 1.000/suara di saat banyaknya subsidi rakyat yang dicabut.

"Dana parpol itu kan bukan parpol yang minta, terutama PAN, tidak pernah mengusulkan dan saya kira sekarang kurang pas. Kenapa subsidi terhadap rakyat dicabut semua, eh sekarang parpol yang disubsidi?" ujar Sekretaris F-PAN Yandri Susanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8). (jbr/ear)