Kamis 07 September 2017, 15:56 WIB
PPP: Perpres Pendidikan Karakter Redakan Kegalauan Masyarakat
Reni Marlinawati (Hary Lukita/detikcom)
Jakarta -
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati mengatakan perpres tersebut membuat tenang masyarakat soal mengenai isu sekolah lima hari.
"Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentu kami merespons positif. Setidaknya, dengan adanya perpres itu, keriuhan dan kegalauan masyarakat terkait dengan full day school melalui Permendikbud Tahun 2017 menjadi reda," ujar Reni dalam diskusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Reni menjelaskan, meski secara substansi di dalam perpres tersebut relatif tidak ada yang baru, ada beberapa poin penting yang seharusnya dijelaskan oleh kementerian soal sekolah lima hari. Kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy soal sekolah lima hari sempat menuai pro dan kontra.
"Tetapi ada beberapa poin penting memang yang ini harus dijabarkan oleh kementerian terkait, di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kemendagri, dan KemenPAN-RB," kata Reni.
"Walau bagaimanapun, konsep tertuang di dalam perpres itu, itu tidak akan dipahami secara utuh oleh masyarakat bagaimana realisasinya yang di lapangan kecuali dengan adanya permen (peraturan menteri) itu," lanjutnya.
Reni mengatakan, dari pengaduan masyarakat, masih banyak ditemukan sekolah yang memaksakan melaksanakan sekolah lima hari. Padahal surat edaran penundaan sudah disebar dengan adanya rencana keluarnya perpres ini.
"Jadi mudah-mudahan dengan adanya perpres ini ya masyarakat menjadi lebih tenang," tutur Reni.
Selain itu, menurutnya, aspek terpenting mengenai hal ini adalah soal alokasi anggaran. Reni mengatakan itu merupakan keputusan yang membahagiakan. Pasalnya, ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan kebijakan sekolah lima hari tersebut.
"Hal besar lainnya adalah pemerintah mau mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penguatan pendidikan karakter ini. Baik secara lembaga informal maupun negara nonformal. Saya kira ini sesuatu yang membahagiakan. Hanya, persoalannya adalah plotting anggarannya. Karena seperti Jakarta sudah melaksanakannya," terang Reni.
Dia pun menuturkan sekolah yang akan melaksanakan kebijakan sekolah lima hari harus mempunyai sarana dan prasarana yang memenuhi. Begitupun, kata Reni, dengan guru dan fasilitas penunjang lainnya.
"Pemerintah daerah sudah merasa siap. Beberapa sekolahnya melaksanakan, pastikan sarana dan prasarananya memadai, guru juga. Kemudian fasilitas penunjang lainnya," imbuh anggota Komisi X itu.
(lkw/elz)
"Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentu kami merespons positif. Setidaknya, dengan adanya perpres itu, keriuhan dan kegalauan masyarakat terkait dengan full day school melalui Permendikbud Tahun 2017 menjadi reda," ujar Reni dalam diskusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Reni menjelaskan, meski secara substansi di dalam perpres tersebut relatif tidak ada yang baru, ada beberapa poin penting yang seharusnya dijelaskan oleh kementerian soal sekolah lima hari. Kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy soal sekolah lima hari sempat menuai pro dan kontra.
 Diskusi soal Perpres Penguatan Pendidikan Karakter di DPR. (Hary Lukita/detikcom) |
"Walau bagaimanapun, konsep tertuang di dalam perpres itu, itu tidak akan dipahami secara utuh oleh masyarakat bagaimana realisasinya yang di lapangan kecuali dengan adanya permen (peraturan menteri) itu," lanjutnya.
Reni mengatakan, dari pengaduan masyarakat, masih banyak ditemukan sekolah yang memaksakan melaksanakan sekolah lima hari. Padahal surat edaran penundaan sudah disebar dengan adanya rencana keluarnya perpres ini.
"Jadi mudah-mudahan dengan adanya perpres ini ya masyarakat menjadi lebih tenang," tutur Reni.
Selain itu, menurutnya, aspek terpenting mengenai hal ini adalah soal alokasi anggaran. Reni mengatakan itu merupakan keputusan yang membahagiakan. Pasalnya, ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan kebijakan sekolah lima hari tersebut.
"Hal besar lainnya adalah pemerintah mau mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penguatan pendidikan karakter ini. Baik secara lembaga informal maupun negara nonformal. Saya kira ini sesuatu yang membahagiakan. Hanya, persoalannya adalah plotting anggarannya. Karena seperti Jakarta sudah melaksanakannya," terang Reni.
Dia pun menuturkan sekolah yang akan melaksanakan kebijakan sekolah lima hari harus mempunyai sarana dan prasarana yang memenuhi. Begitupun, kata Reni, dengan guru dan fasilitas penunjang lainnya.
"Pemerintah daerah sudah merasa siap. Beberapa sekolahnya melaksanakan, pastikan sarana dan prasarananya memadai, guru juga. Kemudian fasilitas penunjang lainnya," imbuh anggota Komisi X itu.
(lkw/elz)
