Dikomandoi Kapitra, Massa Bela Rohingya Temui Pihak Kedubes Myanmar

Dikomandoi Kapitra, Massa Bela Rohingya Temui Pihak Kedubes Myanmar

Akhmad Mustaqim - detikNews
Rabu, 06 Sep 2017 15:30 WIB
Kapitra Ampera setelah menemui pihak Kedubes Myanmar. (Akhmad Mustakim/detikcom)
Jakarta - Perwakilan massa aksi solidaritas Rohingya menemui perwakilan Kedutaan Besar Myanmar. Mereka bertemu dengan Wakil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia Kyaw Soe Thien.

Perwakilan massa masuk ke kantor Kedubes Myanmar, Menteng, Jakarta Pusat, pukul 14.00 WIB, Rabu (6/9/2017). Ada empat orang perwakilan massa dari GNPF dan FPI yang masuk.

Perwakilan massa temui pihak Kedubes Myanmar.Perwakilan massa menemui pihak Kedubes Myanmar. (Akhmad Mustakim/detikcom)

Perwakilan massa yang masuk antara lain anggota Tim Advokasi GNPF Kapitra Ampera dan juru bicara FPI Slamet Maarif. Kapitra mengatakan ada tiga tuntutan yang disampaikan kepada perwakilan Kedubes Myanmar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Minta pertama ini ditutup, Kedubes ini ditutup sementara. Kedua, bendera diturunkan, ketiga dia harus menghentikan segala bentuk kekerasan dan genosida yang dilakukan pemerintah," kata Kapitra saat ditemui setelah keluar dari Kedubes Myanmar.

Perwakilan massa temui pihak Kedubes Myanmar.Perwakilan massa menemui pihak Kedubes Myanmar. (Akhmad Mustakim/detikcom)

Kapitra menjelaskan sampai saat ini pihak Kedubes belum bisa kembali ke Myanmar karena suasana sedang genting di Myanmar. Selain itu, Duta Besar Myanmar sedang mengantar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing di Naypyidaw.

"Kedubes bilang saya nggak bisa pulang karena kondisinya sudah sangat krusial di sini nggak bisa pulang, lagi nunggu Kementerian Luar Negeri untuk kembali ke sana, karena Kementerian Luar Negeri didampingi Duta Besar Indonesia Myanmar untuk bertemu dengan panglima tentaranya," kata Kapitra menirukan ucapan perwakilan Kedubes Myanmar.

Kapitra meminta agar pembantaian muslim Rohingya dihentikan. Pemerintah diminta berupaya lebih tegas, seperti memutus hubungan kerja sama Indonesia dengan Myanmar.

"Presiden agar lebih maksimal, pertama putuskan hubungan diplomatik, embargo, dan usir Kedubes (Myanmar) di sini. Nggak bisa kita kerja sama dengan negara itu," kata Kapitra. (idh/idh)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads