SBY Dituding Intervensi PKB dengan Politik Belah Bambu

Jakarta - Pemerintahan SBY-Kalla dituding telah mengintervensi konflik internal dan memecah belah PKB dengan politik belah bambu. Tudingan tersebut disampaikan oleh PLH Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa Sultonul Huda di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/5/2005). Dalam konferensi pers itu, Sultonul menyatakan perilaku pemerintah tersebut harus diwaspadai karena berbahaya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Politik memecah belah ini menurutnya pernah dilakukan oleh pemerintahan pada rezim Orde Baru. Lebih lanjut Sultonul meminta dan menuntut Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Zulkarnaen Yunus SH untuk mencabut dan menarik surat No. C.UM.06.08.02 tertanggal 10 Mei 2005. Dalam surat tersebut, Depkum dan HAM menyatakan dalam Berita Negara RI kepengurusan DPP PKB yang terdaftar adalah Alwi Shihab selaku ketua umum dan Saifullah Yusuf sebagai sekjen dewan tanfidz DPP PKB. "Apabila dalam kurun waktu 7 hari permintaan tersebut tidak dikabulkan, maka DKN Garda Bangsa maka akan mengambil langkah hukum dan politik terhadap Zulkarnaen Yunus," ancamnya. Dengan didampingi Dazil Fawaid, Garda Bangsa meminta Gus Dur dan Muhaimin Iskandar untuk membuka pintu islah dan merangkul seluruh unsur PKB. Garda Bangsa juga meminta seluruh pengurus, anggota dan simpatisan PKB untuk mewaspadai adanya pihak-pihak eksternal yang tidak ingin PKB besar dan solid. (dni/)