SBY Diminta Tindak Aparatur Negara yang Hambat Kasus Munir

Jakarta - Lambatnya pengungkapan kasus Munir memicu kekecewaan banyak pihak, termasuk Forum Solidaritas Pembelaan Indonesia (FSPI). Forum ini mendesak SBY menindak tegas aparat negara yang sengaja menghambat penyelesaian kasus ini.Mereka juga mendesak Polri tidak ragu-ragu menyelidiki anggota-anggota BIN yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir, meski mereka harus berhadapan dengan unsur TNI dan Polri, baik yang masih aktif atau purnawirawan.Forum yang salah satu unsurnya adalah Human Rights Work Group ini juga mendesak Polri melakukan langkah penyidikan yang cepat dan komprehensif untuk membongkar kejahatan konspirasi di tubuh PT Garuda Indonesia dalam pembunuhan Munir."Polri juga harus menindaklanjuti rekomendasi TPF untuk menetapkan mantan Dirut Garuda Indra Setiawan sebagai tersangka," kata Koordinator Human Rights Work Group Rafendi Djamin dalam jumpa pers di Kompleks Perkantoran Megaria, Jakarta, Senin, (16/5/2005).Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kepala BIN Syamsir Siregar didesak melakukan reformasi total BIN dari sebuah institusi yang selama ini menjadi alat penguasa dan otoriter menjadi institusi yang ada di bawah kontrol demokratis perlemen dan publik. "Desakan ini karena kita prihatin kinerja Tim Penyidik Mabes Polri semakin lambat dalam menyelesaikan proses penyidikan kasus tewasnya Munir," kata Rafendi. Sayangnya, proses ini berjalan lambat justru saat dalang di balik pembunuhan Munir semakin jelas. Dikatakan Rafendi, dari hasil pertemuan TPF kasus Munir dengan mantan Sekretaris Utama BIN Nurhadi Jazuli sangat jelas ditemui fakta-fakta baru yang mengungkap keterlibatan Pollycarpus sebagai bagian dari BIN. "Seharusnya, dari situ Polri bisa bergerak cepat untuk menindaklanjuti proses tersebut. Namun yang terjadi justru muncul semacam keragu-raguan dari pihak Tim Penyidik Mabes Polri untuk mengungkap lebih jauh keterlibatan BIN," katanya. (umi/)