"Saya minta resmi kemarin ada tim Korsupgah yang ada di Jawa Tengah, maka saya minta untuk komunikasi terus Pemkot Tegal. Saya minta agar mereka (Tim Korsupgah) buat surat resmi pada KPK agar Kota Tegal dilakukan Korsupgah," kata Ganjar di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Ganjar berharap, dengan hadirnya tim Korsupgah, Pemkot Tegal bisa melakukan reformasi birokrasi dan tata cara mengangkat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Selain itu, ia berharap Tim Korsupgah di Kota Tegal bisa menghilangkan setoran dari kepala dinas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Ganjar mengatakan Pemkot Tegal bisa menerapkan e-budgeting dan e-planning dan membentuk komite integritas kepala UPTD. Sehingga staf Pemkot Tegal juga tak dimintai setoran.
"Membuat semacam komite integritas antara UPD dan SKPD. Kalau mereka mau, Pemkot itu tinggal niru punya Pemprov saja selesai. Yang penting tidak ada niat mereka untuk minta-minta, memaksa kepala dinas untuk setor, selesai urusan. Staf yang di bawah bisa nyenyak tidurnya," jelas Ganjar.
Atas usulan tersebut, Ganjar mengaku sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Ganjar juga sudah rapat dengan jajarannya mengenai pembentukan Tim Korsupgah untuk gerakan antikorupsi. (fai/ams)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini