Yusril Surati PBB soal Krisis Rohingya, Ini Isinya

Yusril Ihza Mahendra (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyurati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal krisis Rohingya di Myanmar. Apa isinya?

Surat dari Yusril itu ditujukan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Palais Wilson. Yusril mengirim surat itu pada Selasa (5/9/2017).

Dalam suratnya, Yusril menyebut genosida di Myanmar adalah bentuk intervensi kekuatan militer dan pemerintahan di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi. Dia juga mengutip prinsip dasar PBB.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Atas nama sebagian umat Islam Indonesia, khususnya anggota dan simpatisan partai yang saya pimpin, saya akan sangat menghargai jika Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengangkat kasus genosida muslim Rohingya di Myanmar menjadi agenda dalam Universal Periodic Review (UPR)," tulis Yusril.

Lewat UPR, Aung San Suu Kyi diminta menjelaskan tindakan apa yang sudah mereka lakukan untuk mengatasi genosida ini. Yusril menyebut krisis di Rohingya sudah mempengaruhi negara sekitarnya, termasuk Indonesia.

Surat Yusril / Foto: Istimewa

Surat Yusril (Foto: dok. Istimewa)

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini juga menyurati Ketua Komite Hadiah Nobel Perdamaian Kaci Kullmann Five. Lewat surat itu, Yusril meminta agar Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi dibatalkan.

"Pembatalan tersebut dan permintaan untuk mengembalikan Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi ke kantor Yang Mulia pasti akan berkontribusi pada pencapaian keseluruhan misi suci Hadiah Nobel Perdamaian," ungkap Yusril.

Yusril memaparkan sederet alasan Nobel Aung San Suu Kyi harus dicabut. Dia menyebut permintaan ini adalah aspirasi umat Islam dan dunia internasional.

"Yang Mulia memegang peran kunci untuk meninjau status Aung San Suu Kyi dalam daftar peraih Nobel Perdamaian karena ini merupakan cerminan dari suara dunia Islam dan masyarakat internasional," tutupnya.

Surat Yusril / Foto: Istimewa