RI Belum Pastikan Nasib WNI yang Diculik di Filipina

Jakarta - Tiga nelayan Indonesia masih belum dibebaskan penculik di Filipina. Hingga kini, Pemerintah Indonesia belum bisa memastikan nasib salah seorang sandera WNI yang dikabarkan telah dieksekusi di Mindanao Selatan, Filipina.Informasi ini disampaikan Juru Bicara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa setelah mengadakan kontak dengan KBRI di Manila, Filipina, Sabtu (14/5/2005) sore. "Informasi dari KBRI di Manila,tidak bisa dikonfirmasikan berita yang sempat beredar pada hari Jumat bahwa salah satu dari WNI kita telah meninggal dunia," kata Marty usai menghadiri Pembukaan Diklat Terpadu Departemen Luar Negeri, Gedung Pancasila, Kompleks Deplu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (16/5/2005). Marty menjelaskan bahwa seorang penghubung yang menjadi perantara antara KBRI dengan pihak penyandera hanya mengatakan bahwa ketiganya masih disandera di suatu tempat. Penghubung tersebut sama sekali tidak menyinggung perihal kematian salah seorang sandera. Ketiga nelayan itu diculik di antara Kepulauan Tawi Tawi, Filipina dengan Sabah, Malaysia. Mereka disandera sejak 30 Maret 2005 oleh kelompok bersenjata yang mengklaim diri sebagai Jammi Al Islamiah Mindanao Selatan Filipina, yang disebut-sebut merupakan bagian dari kelompok Jamaah Islamiyah.Penyandera menuntut uang tebusan sebesar 100 ribu peso kepada Indonesia dan memberi batas waktu hingga 11 Mei lalu. Selain itu penyandera juga minta uang tebusan sebesar 3 juta ringgit kepada Malaysia. Namun karena belum dipenuhi, beredar kabar kalau satu dari tiga sandera sudah dieksekusi."Pendek kata saya tidak bisa konfirmasikan apakah benar atau tidak (salah seorang sandera tewas)," aku Marty. Pernyataan deplu berseberangan dengan keterangan Kepala Bidang Operasional Kontras Edwin Partogi, Minggu (15/5/2005). Edwin menyatakan, ketiga WNI dalam kondisi sehat dan selamat. Ini berdasarkan informasi dari pihak penghubung Konsulat Jenderal RI di Tawau yang melakukan kontak dengan salah satu penghubung kelompok penyandera pada Sabtu (14/5/2005) pukul 14.00 waktu setempat. Menurut Edwin, kabar mengenai kondisi ketiga sandera yang selamat itu diperoleh setelah Kontras melakukan kontak dengan Kepala Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia. Info itu juga datang dari kontak dengan Kepala Bidang Penerangan KJRI di Davao berdasarkan laporan intelijen setempat. Marty menambahkan untuk sementara pemerintah telah berupaya menyalurkan obat-obatan, di samping terus mengadakan kontak dengan pihak penyandera. "Tetapi saya yakinkan bahwa berbagai upaya tengah dilakukan," tegasnya. Di kesempatan yang sama, Marty mengakui kelambanan penanganan kasus penyanderaan ini. Menurut dia, salah satu hambatan yang dihadapi pemerintah untuk menyelamatkan ketiga WNI yang ditahan karena pihak penyandera mengajukan tuntutan kepada pihak perusahaan Malaysia yang mempekerjakan ketiganya. Tuntutan tidak diajukan kepada pemerintah Indonesia. Namun Marty menegaskan walaupun demikian, Deplu benar-benar serius menangani kasus ini. Pemerintah tidak bersikap diskriminatif dalam menangani kasus penyanderaan kali ini. "Saya bisa tegaskan bahwa tidak ada diskriminasi. Dan tidak ada alasan mengapa kita harus menggunakan pendekatan penanganan yang berbeda. Yang berbeda mungkin caranya, karena setiap permasalahan membutuhkan pendekatan yang berbeda, apakah itu di Irak atau di Filipina. Tetapi tingkat keseriusannya tidak ada perbedaan," ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama Marty juga menyatakan pihak Deplu menyambut baik tawaran DPR agar kasus ini diselesaikan melalui jalur parlementer. Namun Marty menekankan pentingnya kebersamaan kolektif yang ditunjukkan semua pihak untuk menyelesaikan kasus ini. "Karena tentu pihak penyandera juga melihat bagaimana kita menyikapi ini sebagai suatu bangsa. Kalau terlihat kita terpecah, itu kan tidak memberikan kesan positif," demikian Marty Natalegawa. (dni/)