Indonesia Minta Aksi Kekerasan di Rakhine Myanmar Dihentikan

Jakarta - Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah guna mendorong Pemerintah Myanmar untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. Salah satunya, meminta kekerasan terhadap etnis Rohingya dihentikan.

"Pemerintah meminta agar semua pihak di Rakhine State menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia masyarakat di Rakhine State termasuk masyarakat Muslim," kata Menlu Retno lewat siaran pers resmi Kemlu, Minggu (3/9/2017).



Menlu Retno terus berkomunikasi dengan National Security Advisor Myanmar Amb. U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB Kofi Annan yang Menjadi Ketua Advisory Commission on Rakhine State. Komunikasi terus dilakukan mengingat dinamisnya situasi di Rakhine State.

"Komunikasi dan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui situasi di lapangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk tangani bantuan kemanusiaan," ujarnya.

Mesin diplomasi Indonesia terus bergerak optimal agar dapat membantu mengatasi krisis kemanusiaan ini. Retno juga berkomunikasi dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk membahas situasi di Rakhine, Jumat (1/9) lalu. Sekjen PBB mengapresiasi berharap Indonesia melanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis di Rakhine.

Di tingkat nasional, Retno juga menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam seperti wakil dari PBNU, Muhammadiyah dan KAHMA untuk mendapatkan masukan terkait situasi di Rakhine. Poin-poiin yang menjadi perhatian antara lain, pentingnya Myanmar segera mengembalikan keamanan di Rakhine dan menghormati hak-hak masyarakat termasuk penduduk yang beragama Islam.

Sebagai tindak lanjut dari rencana program bangtua Indonesia ke Myanmar, Retno telah meluncurkan Program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar Kamis (31/8). Program tersebut merupakan komitmen dari sebelas LSM yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Program itu untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan kapasitas, senilai US$ 2 juta yang dananya merupakan donasi masyarakat Indonesia.

Retno sore ini bertolak ke Myanmar untuk bertemu dengan Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi. Retno direncanakan juga akan bertemu dengan Commander in Chief of Defense Services, Senior General U Min Aung Hlaing, Menteri pada kantor Presiden, U Kyaw Tint Swe, dan Nasional Security Advisor, U Thaung Tun.

"Perjalanan ke Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia agar Indonesia dapat membantu atasi krisis kemanusiaan dan juga harapan dunia Internasional agar krisis kemanusiaan segera diselesaikan," tutur Retno. (idh/imk)