PKS Desak Jokowi Angkat Bicara soal Krisis Rohingya

Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya soal permasalahan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. PKS meminta Jokowi angkat bicara soal tragedi Rohingya.

"Sampai sejauh ini, kita belum dengarkan satu ungkapan apa pun dari Pak Presiden. Padahal, ini jelas akan menghadirkan dampak apa pun di Asia Tenggara. Karena kita sudah dapat pengungsi Rohingya," ujar Hidayat di DPP PKS, Jl TB Simatupang, Pasar Minggu, Jaksel, Minggu (3/9/2017).

Baca juga: Krisis Rohingya: Kami Dengar Orang-orang Berteriak 'Bakar, bakar'

Hidayat menyebut bila apa yang terjadi di Rohingya lebih mengerikan dibanding dengan serangan yang pernah terjadi di Paris dan London. Sebab, apa yang terjadi di Rohingya adalah perseteruan antara mayoritas dan minoritas.

"Yang terjadi di Rohingya lebih mengerikan dari (bom) di Paris dan London. Ini tampilan yang buruk terhadap penghormatan HAM, relasi terhadap minoritas mayoritas, perang melawan terorisme," tegasnya.

Hidayat meminta agar pemerintah bertindak tegas terhadap pemerintah Myanmar atas kasus Rohingya. Dia pun mengapresiasi upaya diplomasi Menlu Retno Marsudi yang akan bertemu dengan pemimpin de-facto Myanmar Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Temui Suu Kyi Bahas Rohingya, Menlu RI Terbang ke Myanmar Senin

Selain itu, Hidayat setuju bila Asean memberi sanksi pada Myanmar. Hal tersebut karena Myanmar menurutnya sudah melanggar prinsip-prinsip soal HAM yang dianut oleh ASEAN.

"Wajar saja kalau Asean memberikan sanksi terhadap Myanmar. Bila kemudian Myanmar dibekukan keanggotaannya di Asean karena melanggar prinsip-prinsip ASEAN terkait hak asasi manusia," ucap Hidayat.

Lebih lanjut, Hidayat juga mengatakan bila Indonesia selain berbicara dengan pemimpin Myanmar, juga harus melobi Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Lobi dilakukan agar anggota OKI juga ikut bersama-sama membantu pengungsi Rohingya.

"Indonesia penting lakukan lobi pada negara-negara OKI, untuk kemudian mereka membantu Bangladesh menjadi negara penerima sebagian besar pengungsi (Rohingya). Supaya ini tidak jadi beban untuk Bangladesh," tutupnya. (bis/dkp)