Demokrat Minta Jokowi Jadi Penengah DPR Vs KPK

Jakarta - Partai Demokrat mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir untuk mengakhiri polemik antara KPK dan Pansus Hak Angket. Kehadiran Presiden Jokowi dinilai dapat memberikan solusi.

"Presiden sebagai Kepala Negara hendaknya turun tangan memberikan solusi. Dalam situasi dimana perseteruan antara DPR dan KPK makin panas, dan terlihat nyaris makin sulit jalan keluar yang bisa selesaikan masalah atas konflik kedua lembaga tersebut," ujar Wasekjen Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin kepada detikcom, Sabtu (2/9/2017).

Didi melihat konflik KPK dan DPR akan menghambat proses hukum yang ada. "Penegakan hukum terhadap korupsi tentu akan terancam," katanya.

Didi meminta Presiden hadir sebagai penengah untuk segera dapat memebrikas solusi bagi konflik KPK dan Pansus Hak Angket. Dia menuturkan kehadiran Jokowi bukan persolan intervensi Presiden namun untuk menyelamatkan kepentingan warga yang lebih besar.

"Apabila Presiden bersedia berperan jadi penengah, saya yakin pasti ada solusi yang terbaik sehubungan konflik DPR dan KPK yang semakin mengancam dan merugikan penegakan hukum yang ada," paparnya.

Jokowi sebelumnya berbicara langsung saat dimintai tanggapan mengenai Pansus Angket KPK setelah menghadirkan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman. Jokowi menghormati kewenangan DPR, termasuk independensi KPK.

"Pansus haknya DPR, angket haknya DPR. Wilayahnya ada di sana. Saya nggak ingin mencampuri. Nanti ada yang ngomong (Presiden) intervensi," kata Jokowi di Kampung Tugu, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi, Jumat (1/9).

Jokowi tak menjawab adanya anggapan pemanggilan Dirdik KPK oleh Pansus DPR merupakan upaya pelemahan lembaga antikorupsi tersebut. Jokowi hanya menekankan setiap lembaga negara punya kewenangan yang diatur.

"Jadi tolong ini betul-betul dilihat wilayahnya legislatif, ini wilayahnya KPK, ini wilayah eksekutif, tolong ini dilihat," kata Jokowi. (fdu/nvl)