MUI Minta Pemerintah RI Desak Myanmar Hentikan Konflik Rohingya

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah RI segera mengambil tindakan nyata untuk membantu menyelesaikan konflik kekerasan terhadap etnis Rohingya di daerah Rakhine, Myanmar. MUI ingin pemerintah RI mendesak Myanmar menghormati hak muslim Rohingya.

"Mengembalikan keamanan di daerah Rakhine State dan menghormati hak-hak masyarakat, terutama penduduk yang beragama Islam," ujar Sekjen MUI Anwar Abbas dalam keterangan yang diterima detikcom, Sabtu (2/9/2017).

MUI juga meminta Indonesia mendorong pihak militer Myanmar tidak terus-terusan membantai umat Islam di Rakhine. Ketiga, MUI mendorong pemerintah RI melakukan dialog dengan pemimpin Myanmar untuk melindungi semua pemeluk agama di sana, termasuk umat Islam.

"Memberi akses kepada lembaga kemanusiaan internasional dan dari Indonesia untuk masuk ke Rakhine State bagi memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang telah menjadi korban kekerasan dan yang hidup dan kehidupan mereka merasa terancam," jelas Anwar Abbas.

[Gambas:Video 20detik]

Anwar mengatakan Menlu RI Retno Marsudi akan menemui Aung San Suu Kyi dan petinggi militer di Yangon, Myanmar. MUI mengapresiasi langkah Retno. Berikut ini empat pernyataan lengkap MUI soal kunjungan Retno untuk menemui Suu Kyi:

1. Mengembalikan keamanan di daerah Rakhine State dan menghormati hak-hak masyarakat terutama penduduk yang beragama Islam.
2. Menghentikan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah dan militer Myanmar terhadap penduduk dan umat Islam di Rakhine dan di daerah lainnya di Myanmar.
3. Melindungi seluruh penduduk yang ada di Myanmar dan hak-haknya tidak hanya bagi mereka yang beragama Islam tapi juga yang lainnya.
4. Memberi akses kepada lembaga kemanusiaan internasional dan dari Indonesia untuk masuk ke Rakhine State bagi memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang telah menjadi korban kekerasan dan yang hidup dan kehidupan mereka merasa terancam. (gbr/bag)