Bela Rohingya, PKB Tuntut Nobel Suu Kyi Dicabut

Jakarta - Kekerasan yang dialami etnis Rohingya terus terjadi di Rakhine, Myanmar. PKB pun mengutuk keras dan meminta pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk segera menyelesaikan permasalahan di negaranya.

Wasekjen PKB Daniel Johan menyebut sikap pemerintah Myanmar lamban karena belum berhasil menyelesaikan konflik hingga saat ini. Seperti diketahui, puluhan ribu warga Rohingya terpaksa kabur ke India untuk menghindari kekerasan militer Myanmar. Kekerasan terhadap Muslim di negara bagian Rakhine kembali terjadi sejak Jumat (25/8) dan menimbulkan banyak korban.

"PKB mengecam keras setiap tindakan kekerasan yang terjadi, kekerasan tidak akan pernah jadi solusi, segera hentikan tindakan melawan kemanusiaan di Myamar," ujar Daniel Johan.

Menurut Daniel, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan melakukan safari untuk menemui para ulama Buddha. PKB ingin menggalang solidaritas untuk membantu warga etnis Rohingya.

"Cak Imin akan keliling menemui ulama Buddha untuk memahami fakta sesungguhnya, sekaligus menggalang solidaritas untuk warga Rohingya dan menyampaikan aspirasi para kiai atas masalah ini," kata Daniel.

Baca juga: Kabar di Idul Adha, 11 Anak-anak Rohingya Tewas dalam Pelarian

"Selain menemui ulama Buddha, Cak Imin juga akan ke ASEAN dan Dubes Myanmar bersama tokoh lintas agama untuk mendorong tindakan tegas guna mewujudkan keadilan dan pedamaian bagi Rohingya," imbuhnya.

Daniel menyatakan, persoalan di Myanmar itu sudah masuk pada isu politik dan militer. Masalah etnis Rohingya ini menurutnya sudah bukan masalah agama lagi.

"Pemerintahan Myanmar di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi harus segera bertindak cepat untuk menuntaskan persoalan ini sampai ke akarnya," jelas Daniel.

Baca juga: Muhammadiyah Desak PBB, ASEAN, dan RI Atasi Masalah Etnis Rohingya

PKB menyatakan miris dengan kondisi di Myanmar. Padahal Suu Kyi, kata Daniel, merupakan salah satu tokoh dunia yang mendapat nobel perdamaian dunia namun tidak mampu menyelesaikan konflik perdamaian di negaranya,

"Jika Suu Kyi tidak dapat segera memutuskan langkah-langkah penyelesaian konflik secara komprehensif, maka saya mengusulkan pencabutan hadiah Nobel Perdamaian karena ia gagal menyelesaikan krisis kemanusiaan di negerinya," tukas Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Selain itu Daniel juga berharap pemerintah Myanmar segera dan secara serius memulihkan keamanan dan menjaga kedamaian bagi semua pihak tanpa diskriminasi. PKB juga menagih komitmen Myanmar terhadap hak asasi manusia (HAM).

Daniel Johan. (Foto: Dok. Istimewa)

"Hentikan adu domba antar masyarakat dengan menggunakan isu agama, dan adili semua pelaku kekerasan secara tegas tanpa pandang bulu," kata Daniel.

Kecaman terkait kekerasan terhadap warga etnis Rohingya datang dari banyak kalangan. Bahkan Indonesia, ASEAN, hingga PBB diminta turun tangan untuk menyelesaikan masalah kemanusian. (elz/rvk)