PPP Desak ASEAN dan RI Bantu Atasi Masalah Etnis Rohingya

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, bersikap tegas atas kekerasan yang dialami etnis Rohingya. PPP mendesak negara di ASEAN keluar dari prinsip tidak mencampuri negara lain.

Seperti diketahui, negara-negara di ASEAN menganut prinsip tidak mencampuri negara lain atau doctrine of non-interference. Dengan prinsip tersebut, antar-negara di ASEAN tak bisa mencampuri urusan 'rumah tangga' masing-masing negara.

"PPP mendesak agar Pemerintah RI mengajak negara ASEAN lainnya, terutama Malaysia, agar melangkah di luar kesepakatan menerapkan prinsip tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara anggota ASEAN," ujar Sekjen PPP Arsul Sani dalam keterangan tertulis, Jumat (1/9/2017).

Namun tragedi yang menimpa etnis Rohingya, dinilai PPP, sudah masuk kategori genosida atau pemusnahan massal. Karena itu, ia meminta Indonesia bertindak tegas.

"Dalam hukum dan konvensi internasional pun, ketika yang terjadi adalah pelanggaran HAM berat berupa perbuatan-perbuatan kelompok manusia dan/atau alat negara, maka negara lain bahkan tidak dipersoalkan ketika melakukan intervensi," tutur anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum ini.

Sekjen PPP Arsul Sani (Gibran/detikcom)

PPP merekomendasikan sikap tegas pemerintah Indonesia dan ASEAN untuk Myanmar. Salah satunya mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN.

"Contoh tindakan tegas tersebut adalah misalnya dengan melakukan langkah untuk mengeluarkan Myanmar dari ASEAN, embargo perdagangan, dan menurunkan hubungan diplomatik," tegas Arsul. (dkp/elz)