Sambangi Kantor PDIP, KPK Bahas Politik Berintegritas

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi kantor DPP PDIP dalam rangka audiensi program politik berintegritas. Dalam audiensi ini, KPK mengajak pihak partai untuk melakukan program politik berintegritas dalam tata kelola partai.

"Nama programnya Politik Cerdas Berintegritas," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat ditemui wartawan di kantor DPP PDIP, Jl Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).

Pahala mengatakan KPK punya program dalam penguatan tata kelola partai agar lebih baik dan lebih berintegritas dalam hal upaya pencegahan korupsi. Dalam konteks ini, partai memegang peran penting dalam pencegahan korupsi di daerah maupun pusat.

"Kalau dilihat, kader-kader yang ada di parpol itu 32 persen terlibat kasus di KPK. Makanya kita datang ke partai karena kita pikir seharusnya partai bisa membuat kebijakan yang lebih memperkuat integritasnya. Secara riil, kita bekerja sama dengan PDI Perjuangan karena ini pendiri partai paling besar dan kita lihat sudah banyak instrumen untuk pengelolaan partai yang lebih baik," jelasnya.

KPK juga ingin membantu proses pengkaderan yang juga sudah diteliti oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selain itu, KPK akan ikut terlibat dalam sekolah kader untuk calon kepala daerah.

"Kita ingin memasukkan nilai-nilai integritas di sana, plus ada beberapa best practice yang kita dapat di mana KPK akan bekerja di 356 kabupaten/kota dan 23 provinsi. Kita tahu banyak praktik baik dari kepala daerah, jadi kita ingin diajak oleh PDIP di mana dirumuskan sekolah kader bisa sangat berguna untuk kepala daerah," ucapnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menerima kedatangan KPK ini dengan baik. Hasto mengatakan partainya merespons berbagai kritik yang diberikan oleh masyarakat dan pengamat.

"Kami sangat prihatin berbagai kasus korupsi yang menimpa anggota kami. Karena itulah kami mengedepankan proses kelembagaan tadi memberikan sanksi yang sangat berat bagi mereka yang terkena korupsi tapi juga harus ada solusi bersama," ujar Hasto di tempat yang sama.

Rencananya, KPK juga akan mendatangi semua partai dalam waktu yang belum ditentukan. Pasalnya, pimpinan KPK sudah menyurati semua partai, tapi menunggu konfirmasi dari setiap partai yang bersangkutan. (cim/dkp)