"Kami menunggu pihak Pemprov Banten. Sekda atau ASDA mediasi untuk segera merealisasikan hak kami untuk salah satunya adalah jasa pelayanan yang dari dana APBD dan BLUD," kata Ketua Forum RSUD Banten Ade Firmansyah saat ditemui wartawan di halaman Masjid Assyifatul Mujahidin RSUD Banten, Kota Serang, Kamis (31/8/2017).
Ade mengatakan aksi mogok kerja itu merupakan puncak kekecewaan setelah audiensi dengan pihak Pemprov Banten buntu. Ade menambahkan hak-hak pegawai yang bersumber dan BLUD, BPJS dan layanan umum juga mengalami keterlambatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Entah masalahnya di mana, yang tahu di birokrasi pemerintahan. Kita sudah beraudiensi. Pokoknya SKTM itu dari APBD dari Januari sampai sekarang belum direalisasikan," katanya.
![]() |
Ia juga mengatakan bahwa jumlah pegawai yang masih honorer di RSUD Banten mencapai kurang lebih 560 orang. Ratusan pegawai tersebut mogok kerja dan meminta pihak Pemprov Banten segera mencairkan hak mereka.
Ade mengklaim aksi mogok pegawai tidak menganggu pelayanan pasien di rumah sakit. Para pegawai tetap melakukan kontrol setiap pasien yang ada. Ia menambhakan layanan poli di rumah sakit memang ditutup untuk hari ini sampai besok atau lusa.
"Memang pelayanan kami tinggalkan sementara menunggu respons Pemprov Banten. Pasien kegawatdaruratan sudah kita kondisikan supaya bisa dilayani," katanya.
![]() |
Terakhir, Ade mengatakan aksi mogok hari ini tidak ada hubungan dengan penetapan Direktur RDUD Banten menjadi tersangka di Kejari Serang.
"Secara moral, doa, kami mendukung untuk direktur kami, sementara proses hukum, tidak ikut campur. Proses hukum silahkan," ujarnya.
Pantauan detikcom, sampai siang ini para pegawai di RSUD Banten masih melakukan aksi mogok kerja di halaman masjid Assyifatul Mujahidin. Sementara layanan rumah sakit bagi pasien khususnya di Instalasi Gawat Darurat masih dilakukan.
(bri/ams)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini