.webp)
"Kalau Indonesia mau terlibat lebih aktif dalam diplomasi internasional, jalur parlemen ini perlu lebih dimaksimalkan dan diefektifkan untuk mendukung diplomasi Indonesia. Anggaran tentu konsekuensi pilihan tersebut," ujar Andreas saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (31/8/2017).
Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, usulan anggaran tersebut dari DPR yang nantinya akan dibahas oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bersama pemerintah di Badan Anggaran (Banggar). Untuk jumlah besarannya, nanti sesuai dengan unit kerja dan alat kelengkapan DPR terkait kegiatan internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menuturkan, DPR perlu meningkatkan hubungan diplomasi internasional. Mengingat semakin tingginya frekuensi dan intensitas hubungan antar negara, soal besaran angkanya ia mengatakan bisa disesuaikan dengan prioritas kebutuhan.
"Soal besaran anggaran tentu disesuaikan dengan prioritas kebutuhan," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, DPR mengajukan kenaikan anggaran kunker ke luar negeri menjadi Rp 343,5 miliar untuk tahun 2018. Anggaran ini naik Rp 141,8 miliar dari tahun 2017 yang bernilai Rp 201,7 miliar.
(Baca juga: DPR Usulkan Kenaikan Anggaran Kunjungan Kerja ke Luar Negeri)
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Agung Budi Santoso mengatakan, anggaran kunker ke luar negeri terkait diplomasi dengan parlemen di negara lain. Setiap tahunnya, DPR akan mengajukan anggaran kunker ke luar negeri.
"Begini, anggaran kunjungan luar negeri itu terkait dengan tugas-tugas DPR seperti kunjungan muhibah pimpinan DPR dalam rangka peran diplomasi, kunjungan menghadiri undangan dari negara lain, kunjungan pengawasan, kunjungan Panja di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan lain-lain," kata Agung saat dimintai konfirmasi, Rabu (30/8/). (lkw/dkp)
