DetikNews
Rabu 30 Agustus 2017, 17:21 WIB

Polda Jabar Tahan 9 Tersangka Pemalsuan Dokumen Sertifikasi Guru

Yulida Medistiara - detikNews
Polda Jabar Tahan 9 Tersangka Pemalsuan Dokumen Sertifikasi Guru Foto: Rumah Percetakan Sertifikat Palsu di Tambora Digerebek Polisi. (Agung Pambudhy-detikcom)
Jakarta - Polda Jawa Barat membongkar praktik pemalsuan 345 dokumen sertifikasi guru yang digunakan untuk peminjaman uang ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jabar. 9 tersangka telah ditahan dalam kasus tersebut.

"Ada 9 orang, di antaranya yang koordinator gurunya ada 4. Kemudian dari BPR ada 2. Sisanya koordinator yang menjembatani antara BPR dengan pihak kordinator guru," kata Dirreskrimum Polda Jawa Barat Kombes Umar Surya Fana di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2017).

Polisi masih terus mengusut kasus ini. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru selain sembilan orang itu.

"Ada 9 yang kita tahan dan ini tidak tertutup kemungkinan akan nambah terus, guru koordinator sama pegawai dari BPR sendiri, karena tidak mungkin bisa cair tanpa ada cawe-cawe atau kerja sama dengan orang dalam dan orang dalam sudah kita dapat," ujarnya.

Umar mengatakan ada dua kriteria guru dalam kasus ini. Pertama, guru yang hanya dipinjam atau diminta fotocopy kemudian mendapatkan sejumlah uang. Guru dalam kategori ini secara materiil tidak bisa dijadikan tersangka.

"Namun kalau koordinator guru yang memang tahu deliknya, tahapan-tahapan yang harus dilakukan kemudian dia tahu pembagian uang dari Rp 80 juta per guru, gurunya hanya dapat 25 persen, itu yang bisa dijadikan tersangka dan kita tahan," tutur Umar.

Polisi memprediksi kerugian BPR akibat dokumen palsu ini mencapai Rp 38 miliar. Polisi masih melengkapi berkas kasus ini untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

"Sekarang sudah proses finalisasi untuk dikirimkan ke kejaksaan," ujarnya.

Polisi juga sedang meminta PPATK untuk menelusuri aliran dananya. Penelusuran itu untuk mengetahui kasus ini hanya pemalsuan dokumen atau ada indikasi pencucian uang.

"Kita inventarisir kita kerja sama dengan pihak pelapornya dan kita juga minta tolong ke PPPATK aliran dananya kemana dan menjadi apa. Makanya di situ kan bukan hanya orientasi pada pemalsuan saja tapi kita juga lapiskan tindak pidana money laundry atau pencucian uang," ujarnya.
(yld/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed