Fadli Zon soal Jokowi Undang Buzzer, Jubir Presiden: Itu Netizen

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik Presiden Joko Widodo yang kerap mengundang pihak yang dia sebut sebagai 'buzzer politik' ke Istana Kepresidenan. Apa tanggapan pihak Istana Kepresidenan?

Juru bicara Presiden, Johan Budi SP, membantah jika dikatakan pegiat media sosial yang diundang Jokowi ke Istana adalah para 'buzzer politik'. Johan mengatakan mereka yang diundang merupakan warga yang aktif di media sosial atau biasa disebut 'netizen'.

"Bukan (buzzer). Itu kan banyak itu ada 80-an. Ya itu netizen saja," kata Johan Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Johan mengatakan, dalam pertemuan dengan para pegiat media sosial tersebut, Jokowi menyampaikan imbauan agar netizen bersikap santun di media sosial.

"Di situ Presiden menyampaikan imbauan untuk tidak saling maki-memaki di media sosial kepada siapa pun. Yang santun menggunakan media sosial. Di dalam pertemuan itu ya," katanya.

Baca juga: Fadli Zon: Kegiatan Jokowi Undang Buzzer Rusak Wibawa Negara

Sebelumnya, Fadli Zon mengkritik Presiden Jokowi yang kerap mengundang pihak yang disebutnya 'buzzer politik'.

"Di tengah wabah hoax, hate speech, dan eksploitasi isu SARA di kalangan pengguna media sosial kita, mengumpulkan para buzzer pendukung pemerintah adalah bentuk komunikasi politik yang bermasalah dari seorang kepala negara. Kegiatan semacam itu sebaiknya disudahi karena hanya akan merusak wibawa negara dan kontraproduktif dengan usaha Polri yang sedang membongkar mafia penyebar hoax dan kebencian di media sosial," kata Fadli kepada wartawan, Rabu (30/8).

Menurut Fadli, tindakan Jokowi yang kerap mengundang pegiat media sosial pro-pemerintah dapat menimbulkan persepsi ganda di tengah masyarakat. Fadli juga menganggap polisi kurang tegas terhadap para buzzer pro-pemerintah sekalipun, menurutnya, mereka juga menyebarkan kebencian.

"Jika menyangkut para 'buzzer Istana', tidak pernah ada tindakan hukum terhadap mereka, meskipun misalnya cuitan atau posting mereka di media sosial kerap kali meresahkan dan melahirkan perselisihan di tengah masyarakat," jelas Fadli. (rjo/ams)