Anggota Pansus Angket Sebut OTT Bunda Sitha untuk Opini Publik KPK

Jakarta - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menganggap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno merupakan pengalihan isu. KPK dianggapnya sedang berusaha memperlihatkan citra baiknya.

"Menurut saya, ini kan mengimbangkan opini publik. Kami sudut pandang politik saja. Setiap ada peristiwa pasti ada OTT," ujar Bambang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menuding OTT dilakukan KPK untuk menjaga opini masyarakat. Dengan adanya OTT, kata anggota Pansus Angket KPK tersebut, itu akan membuktikan, meskipun KPK digoyang, lembaga anti-rasuah itu tetap bekerja secara baik.

Baca juga: Bunda Sitha Diciduk KPK, Golkar Siapkan Bantuan Hukum

"Menurut saya, ini keseimbangan, mereka menjaga itu. Ketika ada hakim yang menerima pergantian dari KPK di (Jakarta) Selatan, OTT di Selatan. Biasalah itu," ucap politikus Golkar ini.

Seperti diketahui, dalam sembilan hari terakhir, KPK melakukan tiga kali operasi tangkap tangan (OTT). Pertama, Panitera Pengganti PN Jaksel Tarmizi, yang ditangkap di PN Jaksel, Senin (21/8).

Tarmizi ditangkap karena menerima suap Rp 425 juta. Uang itu diberikan dari pengacara bernama Akhmad kepada Tarmizi untuk pengurusan perkara. Akhmad merupakan pengacara PT ADI (Aquamarine Divindo Inspection).

Baca juga: Suap 'Sapi-Kambing' untuk Tolak Gugatan USD 7,6 Juta

Pada Rabu (23/8), KPK menangkap Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub A Tonny Budiono. Tonny diduga menerima suap terkait perizinan proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dengan total uang yang disita KPK Rp 20,74 miliar.

Terakhir, Selasa (29/8), KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno. Bunda Sitha diduga terlibat kasus suap alkes. (lkw/elz)