DetikNews
Rabu 30 Agustus 2017, 13:10 WIB

Dana Parpol Naik, Korupsi Tak Dijamin Turun

Erwin Dariyanto - detikNews
Dana Parpol Naik, Korupsi Tak Dijamin Turun Ilustrasi (Mindra Purnomo/detikcom)
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui kenaikan dana partai politik (parpol) dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara akan membebani anggaran negara. Namun itu akan lebih baik ketimbang parpol melakukan penyimpangan dalam hal pencarian dana. Apalagi saat ini biaya operasional parpol sangat tinggi.

Adakah korelasi naiknya dana parpol akan mengurangi jumlah politikus korup?

Pada periode 1999-2004, pemerintah mengalokasikan dana Rp 1.000 per suara untuk parpol. Ketika itu, ada 24 parpol yang bisa ikut Pemilu 2004. Total APBN yang dikucurkan pemerintah untuk parpol saat itu mencapai Rp 105 miliar.

Tentu saja anggaran dimaksudkan agar kader partai tidak melakukan penyelewengan untuk mencari dana sebagai tambahan ongkos operasional partai. Faktanya, pada periode 1999-2004, sejumlah kader partai yang duduk di DPR/MPR terjerat kasus korupsi.

Perkara yang paling besar saat itu adalah kasus cek pelawat untuk pemenangan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Kasus ini terungkap atas 'nyanyian' mantan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Agus Condro ke KPK.

Ada sekitar 30 anggota DPR dari semua fraksi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka menerima cek pelawat dengan besaran beragam, mulai Rp 200 juta sampai Rp 600 juta. Dalam persidangan, beberapa anggota DPR tersebut mengaku menggunakan dana cek pelawat tersebut untuk kegiatan sosial dan ada juga yang untuk kampanye partai.

Perkara korupsi lainnya yang melibatkan anggota DPR periode 1999-2004 adalah kasus korupsi APBD Jawa Barat yang menyeret nama Andiwarsita Adinugroho, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Dia juga anggota DPR periode 1999-2004 dari Fraksi Golkar.

Pada periode yang sama, ada juga anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Reformasi, Noor Adenan Razak, yang terjerat kasus korupsi. Dia terlibat kasus suap bagi perubahan Anggaran Biaya Tambahan untuk pembangunan pusdiklat Bapeten sebesar Rp 250 juta dan bilyet giro sebesar Rp 1,2 miliar. Dia divonis 3 tahun penjara.

Pada periode 2004-2009, formula bantuan dana APBN untuk partai politik diubah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, besarnya bantuan dana parpol adalah Rp 21 juta per kursi. Total bantuan dana yang dikeluarkan pemerintah kala itu sebesar Rp 11,550 miliar.

Lagi-lagi puluhan anggota DPR periode 2004-2009 tersangkut perkara korupsi. Sederet kasus yang terjadi pada kurun 2004-2009 antara lain korupsi APBD Provinsi Jawa Barat (kaveling gate) sebesar Rp 33,375 miliar. Kasus ini melibatkan Kurdi Moekri, anggota Komisi II DPR dari F-PPP, dan Eka Santosa, anggota Komisi II F-PDIP.

Kasus dugaan suap terkait pengalihfungsian hutan lindung seluas 7.300 hektare di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Al Amin Nur Nasution, anggota Komisi IV DPR dari F-PPP, dan Sarjan Taher, dari Fraksi Partai Demokrat, terseret kasus ini.

Masih pada periode yang sama, Saleh Djasit, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, terserat kasus korupsi pengadaan 20 alat pemadam kebakaran Pemprov Riau yang merugikan negara sekitar Rp 4,7 miliar. Ada juga Yusuf Emir Faisal, anggota FPKB DPR RI yang terjerat kasus korupsi pengalihan fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-api, Banyuasin, Sumatera Selatan.

Bulyan Royan, anggota DPR dari Fraksi Bintang Reformasi periode 2004-2009, juga terseret kasus suap pengadaan kapal cepat di departemen perhubungan. Abdul Hadi Jamal, anggota Komisi Perhubungan DPR dari PAN periode 2004-2009, terbelit kasus suap dana stimulus proyek pengembangan fasilitas laut dan udara di wilayah timur Indonesia.

Memasuki periode 2009-2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2009, besarnya bantuan dana parpol menjadi Rp 108 per suara.

Terjadi sejumlah kasus korupsi besar yang melibatkan beberapa elite partai politik di periode ini. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan beberapa petinggi partai itu, seperti Bendum Muhammad Nazaruddin, Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh, terserat kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang yang merugikan negara Rp 706 miliar.

Masih di periode yang sama, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq terjerat kasus penerimaan suap dan pencucian uang terkait kuota impor daging sapi. Luthfi, yang juga pernah menjadi anggota DPR, ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Januari 2013. Pada 9 Desember 2013, Luthfi divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Memasuki periode 2014-2019, sejumlah politikus di Senayan juga terseret kasus korupsi. Pada 9 April 2015, Adriansyah dari PDI-P ditangkap tangan oleh KPK di Hotel Swiss-Belresort Sanur, Bali. Dia diduga menerima suap dari Direktur PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat terkait dengan perizinan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Patrice Rio Capella dari Partai Nasional Demokrat pada 16 Oktober 2015 menjadi tersangka kasus suap terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial yang melibatkan gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti.

Di bulan yang sama, anggota DPR dari Fraksi Hanura, Dewie Yasin Limpo, ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK di sebuah rumah makan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dewie disebut menerima pemberian sebesar SGD 177.700 dari Kepala Dinas Kabupaten Deiyai Irenius Adi dan pengusaha Setiyadi Jusuf, melalui perantara Rinelda Bandaso.

Pada 13 Januari 2016, politikus PDIP Damayanti Wisnu Putranti tertangkap tangan menerima suap dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir. Anggota Komisi V DPR ini diduga menerima suap total Rp 8,1 miliar dalam tiga tahap, masing-masing SGD 328 ribu, Rp 1 miliar dalam mata uang dolar Amerika Serikat, dan SGD 404 ribu.

Di kasus yang sama, KPK juga menetapkan Budi Supriyanto dari Partai Golkar dan Andi Taufan Tiro dari PAN sebagai tersangka penerima suap dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Pada 28 Juni 2016, I Putu Sudiartana (Partai Demokrat) dicokok KPK karena menerima suap SGD 40 ribu dan Rp 500 juta untuk mengegolkan rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat dalam APBN Perubahan 2016.

Pada 2017, sejumlah anggota DPR disebut terlibat dalam perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun. Mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Ketum Golkar Setya Novanto, politikus Golkar Markus Nari, dan Miryam S Haryani dari Hanura.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, setelah kenaikan dana parpol dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara tahun ini, tak ada lagi korupsi. Ia mewanti-wanti petinggi parpol agar menjaga elite dan kadernya tak korupsi.

"Memang KPK merekomendasikan itu karena parpol harus berfungsi tanpa melakukan korupsi. Kan banyak yang bilang, saya korupsi untuk partai saya, untuk ongkos politik," kata Sri.

Tapi Misbakhun dari Golkar menyebut kenaikan dana parpol belum menjamin partai akan bebas dari korupsi. Hal itu, kata dia, tak berkorelasi dengan korupsi yang dilakukan anggota partai.

 Dana Parpol Naik, Korupsi Tak Dijamin TurunFoto: Ilustrasi: Mindra Purnomo



(erd/jat)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed