KY Telusuri Dugaan Pelanggaran Kode Etik Vonis e-KTP

Jakarta - Komisi Yudisial sudah memeriksa putusan hakim terkait lenyapnya sederet nama anggota DPR dalam vonis korupsi e-KTP. Hilangnya nama-nama tersebut terungkap saat majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membacakan vonis untuk Irman dan Sugiharto.

"(Progres) sudah. Saya tak bisa mengatakan itu karena ini kan proses, kami sudah memeriksa putusan-putusan, mengumpulkan data-data, karena bukan cuma satu kasus. Sebenarnya ada kasus perdata juga, mungkin yang barangkali yang tidak diketahui publik," ujar Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Baca juga: Nama Anggota DPR Lenyap, KPK Fokus pada Peran Andi Narogong

KY akan memberikan rekomendasi kepada MA jika ada dugaan pelanggaran kode etik dari majelis hakim. Soal pemeriksaan putusan, KY menegaskan hanya memeriksa ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik.

"Tapi begini, putusan menjadi bahan untuk melakukan penyelidikan. Kami tidak menilai putusannya, tetapi akan menjadikan putusan sebagai indikasi ada pelanggaran kode etik atau tidak. Itu yang akan kami kejar," ucap Aidul.

Baca juga: Awalnya 13, Kini Tersisa 3 Nama Anggota DPR di Vonis e-KTP

Aidul enggan membeberkan temuan KY soal dugaan pelanggaran kode etik majelis hakim terkait sidang vonis e-KTP. Yang jelas, akan ada sanksi ringan hingga berat jika terbukti melanggar kode etik.

"Ringan, sedang, berat. Kalau suap biasanya sampai pemberhentian. Kalau salah ketik dan salah penyebutan nama, biasanya teguran. Kalau sedang biasanya nonpalu," papar Aidul.

Baca juga: Beda dari Tuntutan, Sederet Nama Anggota DPR Lenyap di Vonis e-KTP

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sudah membacakan vonis untuk Irman dan Sugiharto. Dalam vonis itu, hanya ada tiga nama anggota DPR yang diduga menerima duit haram korupsi e-KTP.

Dalam vonis hakim, tercatat tak ada nama Gamawan Fauzi, Anas Urbaningrum, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, Marzuki Alie, dan sejumlah nama besar lain. Nama anggota DPR yang masih masuk dalam vonis hakim diduga menerima duit e-KTP adalah Ade Komarudin (Golkar), Markus Nari (Golkar), dan Miryam S Haryani. Dua nama yang disebut terakhir sudah berstatus tersangka di KPK. (dkp/gbr)