"Pengembangan SDM adalah salah satu kunci agar potensi kelautan Indonesia yang melimpah, bisa dioptimalkan," kata Hanif dalam keterangan tertulis, Selasa (29/8/2017).
Hanif mengatakan itu dalam seminar 'Pemanfaatan Demografi Indonesia di Sektor Kepariwisataan, Kebaharian, dan Ekonomi Kreatif' Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, hari ini.
Sayangnya, potensi tersebut belum dikelola secara optimal. Belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan, secara sederhana bisa dilihat dari belum tercukupinya kebutuhan garam dalam negeri serta rendahnya konsumsi ikan penduduk Indonesia.
Menurut Hanif, belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan, karena masih rendahnya SDM Indonesia. Sebanyak 59,6 persen angkatan kerja hanya berpendidikan SD-SMP, 16,78 persen berpendidikan SMA, 11,34 persen berpendidikan SMK, 3 persen berpendidikan diploma dan 9 persen yang berpendidikan sarjana.
Kondisi tersebut diperparah dengan ketidaksesuaian (miss-match) antara jurusan pendidikan pekerja dengan pekerjaannya. Dicontohkan, dari 15,27 juta orang tenaga kerja lulusan perguruan tinggi, hanya 5,75 juta orang (37,65 persen) yang jurusan pendidikannya sesuai dengan jabatannya.
Dalam kesempatan tersebut, Hanif juga menyitir hasil survei Mc Kansey Global Institute yang menyebut pada tahun 2030 Indonesia berpotensi menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke 7 di dunia.
Prediksi tersebut mensyaratkan Indonesia memiliki tenaga kerja terampil (skilled workers) sebanyak 113 juta orang. Dibandingkan dengan data tahun 2015 sebanyak 56 juta, orang maka selama 15 tahun perlu penambahan tenaga terampil sebanyak 3,8 juta orang per tahun.
Untuk menggenjot ketersediaan tenaga kerja terampil, pemerintah tak hanya bisa mengandalkan jalur pendidikan formal. Perguruan tinggi misalnya, tiap tahun hanya mampu meluluskan rata-rata 784 ribu orang.
Maka, masih terdapat kekurangan sekitar tiga juta orang per tahun yang harus dipenuhi dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta pelatihan kejuruan (vokasi). Terkait dengan hal itu, Kemnaker menggalakkan pelatihan kerja di Balai Pelatihan Kerja.
"Termasuk pelatihan yang khusus terkait sektor kelautan. Kurikulum yang dikembangkan BLK merujuk pada kebutuhan pasar kerja, serta tersertifikasi profesi," kata Hanif. (ega/nwy)
