Polisi Bubarkan Massa Rusuh di Kantor DPRD Luwuk Banggai

Polisi Bubarkan Massa Rusuh di Kantor DPRD Luwuk Banggai

Audrey Santoso - detikNews
Selasa, 29 Agu 2017 00:10 WIB
Kerusuhan di Luwuk BInggai (Foto: sreenshot YouTube)
Jakarta - Beredar video di YouTube berjudul 'Luwuk Banggai, Aksi Baku Tembak Siang Tadi di kantor DPRD Luwuk'. Dalam video tersebut terlihat pasukan kepolisian berlari menuju sebuah pintu gerbang.

Terdengar suara tembakan pecah di udara beriringan dengan suara teriakan yang bergemuruh. Video tersebut diunggah akun Rico Saprin. Terlihat seorang aparat kepolisian terluka akibat kericuhan tersebut. Polisi pun menggunakan tameng untuk menghindari serangan massa.

"Untuk tindakan pembubaran massa anarkis, benar," kata Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul ketika dimintai konfirmasi detikcom, Senin (28/8/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Martinus meluruskan peristiwa yang terjadi bukan baku tembak sebagaimana judul dalam video tersebut. Aparat, kata Martinus, membubarkan massa dengan menembakkan peluru hampa serta gas air mata.

"Tembakan peluru hampa dan gas air mata dari Dalmas (Pengendali Massa)," jelas Martinus.

Polisi Bubarkan Massa Rusuh di Kantor DPRD Luwuk BinggaiFoto: kerusuhan di Luwuk BInggai

Martinus kemudian menerangkan massa terpaksa dibubarkan paksa karena membakar ban dan memblokir akses jalan utama Luwuk Banggai yang mengarah ke luar kota.

"Massa anarkistis, membakar ban dan memblokir jalan utama menuju dan ke luar kota di Km 8, dekat Bandara Luwuk," terang Martinus.

Menurut Martinus, peristiwa itu berawal dari kasus kriminal yang berkembang menjadi konflik horizontal. Konflik tersebut melibatkan masyarakat adat dari Kintom.

"Berawal dari kasus kriminal, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan pegawai magang di Sudin Damkar Kabupaten Banggai meninggal dunia. Pelakunya diduga berasal dari suku tertentu hingga peristiwa itu berkembang menjadi konflik horizontal," kata Martinus.

Kemudian, kata Martinus, Polda Sulawesi Tengah menginisiasi sebuah dialog bertajuk Dialog Kebangsaan untuk meredam konflik di tengah warga. Elemen masyarakat dan pemerintah pun diajak berdiskusi untuk mencari solusi penyelesaian konflik tersebut.

"Namun disayangkan, masyarakat dari Kintom tidak mau hadir, bahkan menutup jalan Trans Sulawesi," ujar Martinus. (aud/ams)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads