Pemekaran 314 Daerah Ditunda, Tjahjo: Saya Sampaikan pada Jokowi

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan pemerintah menunda pemekaran 314 daerah otonomi baru (DOB) adalah situasi anggaran dan keuangan negara. Ia juga sudah menyampaikan alasan penundaan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

"Jujur saya menyampaikan kepada Presiden menunda dulu karena situasi anggaran dan keuangan. Kita kan tahu, tapi kami ingin rencana strategis nasional yang dicanangkan Jokowi selesai dulu," ujar Tjahjo sesuai rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Baca juga: Rapat di DPR, Mendagri Ditanya soal Pemekaran Daerah di Papua

Tjahjo tidak bisa memprediksi sampai kapan pemerintah melakukan moratorium pemekaran daerah otonomi baru. Ia menjelaskan semuanya tergantung kondisi keuangan negara.

"Kami nggak berani menyebutkan (waktu). Kalau saya sebutkan 4 atau 5 tahun lagi, ya kalau iya (terealisasi), kalau nggak? Saya nggak mau 5 tahun lagi dikatakan, 'Ini mantan Mendagri bohong', ya nggak juga. Ini kan semua dicatat," urai Tjahjo.

Baca juga: Kemendagri Terima 288 Usulan Pemekaran, Termasuk Bogor dan Madura

Namun, Tjahjo menjelaskan, DPR memiliki hak konstitusional untuk meminta pemekaran daerah otonomi baru. Sebab, DPR juga memiliki hak budgeting untuk menentukan anggaran.

"Yang memutuskan anggaran bukan hanya pemerintah, dengan DPR juga. Saya mempertimbangkan aspek tadi perlu ditunda dulu pemekaran supaya program Jokowi selesai dulu infrastrukturnya," tuturnya. (dkp/jbr)