Dituding Terkait Masalah Dana RPTRA, Ini Kata Tim Sinkronisasi Anies

Jakarta - Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menuding Tim Sinkronisasi berada di balik kesalahan nomenklatur penyediaan lahan RPTRA. Tim Sinkronisasi Anies-Sandi menepis tudingan tersebut.

"Itu tidak benar, tudingan yang tidak beralasan. Jadi kami tidak tahu kenapa bisa hilang," ujar juru bicara Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Naufal Firman, dalam keterangan tertulis, Senin (28/8/2017).

Naufal menyebut Djarot telah lalai terhadap bawahan sendiri. "Ini bukti bahwa Gubernur Djarot abai terhadap kerja bawahannya," katanya.

Naufal menuding kesalahan kode rekening dan nomenklatur terkait penyediaan anggaran RPTRA disebabkan kelalaian Djarot sendiri. Naufal meminta Djarot introspeksi diri dari kesalahannya.

"Pada dasarnya itu tindakan bawahannya. Jadi Djarot perlu bertanya pada dirinya sendiri dan introspeksi, kenapa bisa terjadi?" imbuhnya.

Sebelumnya, Djarot mengaku kaget atas dihapuskannya penyediaan lahan untuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Djarot menyebut kesalahan nomenklatur dalam pengadaan lahan sangat tidak wajar.

"Saya kaget nggak bisa dieksekusi karena salah nomenklatur. Kan aneh, kayak nggak pernah ngebebasin lahan saja kok bisa salah nomenklatur. Atau karena ada koordinasi dengan Tim Sinkronisasi, saya nggak ngerti," kata Djarot di Balai Kota.

Anggaran pengadaan lahan RPTRA dihapus dari KUPA-PPAS APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Anggaran itu dihapus karena ada kesalahan nomenklatur hingga kode rekening.

Meski begitu, Bappeda DKI menolak jika disebut dana RPTRA dicoret. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati mengatakan waktu yang terbatas menyebabkan anggaran penyediaan lahan tidak bisa terserap. (fdu/nvl)