Kata Plt Dirjen Hubla soal Suap Rp 20 Miliar yang Dibongkar KPK

Dari kanan ke kiri : Plt Kabiro Humas Hengky Angkasawan, Plt Dirjen Hubla Bay Mokhammad Hasani, Plt Dirjen Perkeretaapian Umiyatun Hayati Triastuti, Plt Dirjen Darat Hindro Surahmat (Foto: Heldania Ultri Lubis/detikcom)

Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) nonaktif Antonius Tonny Budiono sempat mengungkap adanya mafia di direktorat tersebut. Namun, pelaksana tugas (Plt) Dirjen Hubla Bay Mokhammad Hasani enggan menanggapi hal itu.

"Mafia Hubla yang disebutkan itu sebaiknya ditanyakan ke beliau (Tonny). Yang dimaksud dengan mafia Hubla itu seperti apa," kata Bay usai menggelar acara perkenalan di kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2017).

"Kami sendiri nggak tau apa yang dimaksud dengan mafia Hubla itu ya," tambahnya singkat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Bay yang aktif menjabat sebagai Plt Dirjen Hubla pada tanggal 24 Agustus lalu ini juga enggan berkomentar soal nasib sejumlah proyek di Kemenhub. Sejumlah proyek itu diketahui dikelola oleh perusahaan yang saat ini termasuk dalam daftar tersangka kasus suap itu.

"Untuk perusahaan yang memperoleh tindakan hukum dari aparat itu saya tidak mengomentari itu karena kaitannya dengan KPK. Itu ranah penyidik KPK saya tidak berkomentar," katanya.

Bay, yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut Dirjen Hubla Kemenhub, mengatakan tak ingin menoleh ke belakang. Menurutnya, langkah ke depan yang akan diambil oleh Kemenhub adalah meminta pengawalan.

"Kita juga ke depan ya, kita tidak bicara ke belakang, bahwa ke depan kami akan minta pengawalan ya. (Pengawalan dari) Tim, tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan," sebutnya.

"Nanti ada timnya dari kejaksaan untuk melakukan pengawalan dan pengamanan ya. (Soal pengawalan) ya kita sudah berkomunikasi (dengan pihak terkait)," tutupnya sembari bergegas meninggalkan lokasi.

Seperti diketahui Tonny Budiono ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (23/8/2017) lalu. Dia diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan terkait proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.

Nilai suap yang diterima Tonny terbilang fantastis, mencapai Rp 20,7 miliar. Jumlah itu merupakan barang bukti terbanyak yang diamankan KPK dari sebuah operasi tangkap tangan. (hld/dhn)