Rapat digelar pukul 15.20 WIB di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017) dipimpin Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali. Sementara, Tjahjo didampingi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono dan Plt Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo.
"Secara prinsip untuk Mimika, kami kirim tim, hari ini pemerintahan jalan. Kemarin terjadi vakum karena pemerintah dan DPRD tak ada titik temu," ujar Tjahjo.
Mengenai daerah otonomi baru, Tjahjo mengatakan pemerintah tidak akan menambah dalam waktu dekat ini. Sebab, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sedang gencar membangun infrastruktur di daerah luar Pulau Jawa.
"Hasil yang kami sampaikan, Kemendagri mohon sangat anggota DPR, DPD, bukan pemerintah hentikan pembahasan, atau hentikan usulan daerah baru. Karena arahan pak presiden pemerataan pembangunan jadi masalah. Usulan mencapai 314," urai Tjahjo.
Daerah otonomi baru juga akan kesulitan dalam mempersiapkan Pemilu dalam waktu dekat.
"Kesulitan, walaupun masa tenggang 3 tahun tak menganggu, tapi kalau dipaksa ikut pilpres, pileg bagaimana persiapannya? Persiapan perlu 3 tahun," kata Tjahjo.
Seperti diketahui, sejumlah permasalahan terjadi di Mimika, Papua. Mulai dari konflik Freeport, hingga bentrok antar-nelayan. (dkp/elz)
